Kepala Daerah Bandel, NPHD Pilkada Papua Disorot Pusat

NPHD Tak Kunjung Cair, Proses Pilkada Terancam Dihentikan

JAYAPURA – Naskah Perjanjian Hibah Dana (NPHD) pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Papua disoroti Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

   “NPHD kita turut disorot Kemendagri dan BPKP, dalam rapat yang digelar Kamis (4/7) malam, mereka sangat menyesalkan kenapa proses pencairan dana Pilkada tersendat, khususnya di Papua,” ucap Ketua Komisi Pemilihan Umum Papua, Steve Dumbon, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (5/7).

  “Dalam Rakor Logistik Kamis malam, BPKP maupun Kemendagri menyesalkan adanya keterlambatan dana Pilkada di Papua. Padahal tahapan Pilkada sudah jalan dan tinggal menunggu pelaksanaan saja,” sambungnya.

  Steve pun ikut menyayangkan hal ini, seakan para bupati di Papua tak peduli dengan proses dana Pilkada. Sementara tahapan Pilkada terus berjalan.

  Menurut Steve, dari 9 kabupaten/kota di Papua yang NPHD-nya belum mencukupi 100 persen yakni Kabupaten Keerom, Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen.

  “Dari tujuh kepala daerah itu, 4 dijabat oleh Penjabat Bupati dan tiga pejabat definitif. Namun yang paling parah dalam pemberian dana hibah Pilkada justru dilakukan oleh pejabat definitif, sementara Penjabat Bupati lebih bagus kinerjanya,” tegasnya.

  Ia pun mendesak para kepala daerah di tujuh wilayah itu segera melunasi NPHD Pilkada, terlebih tinggal 4 bulan pelaksanaan Pilkada. “Mestinya tahapan kedua itu sudah harus selesai penyerapannya, hibah Pilkada sesuai permintaan KPU masing masing sudah harus berada di rekening KPU namun sampai saat ini tidak ada,” ujarnya.

  Steve mencontohkan, Kabupaten Waropen baru Rp 10 miliar menyerahkan NPHD dari nilai NPHD Rp 35 miliar. Dan dana tersebut sudah menipis. “Dana Rp 10 miliar yang diberikan Kabupaten Waropen hanya bisa bertahan 1 bulan  dan setelah itu habis, saya sudah instruksikan para Ketua KPU di kabupaten/kota jika dana hibah Pilkada habis, maka proses tahapan Pilkada di daerah itu dihentikan sembari menunggu NPHD dicairkan. Dan jika tidak ada uang, maka tidak perlu kita selenggarakan Pilkada di tempat itu. Sebab pemerintahya tidak serius membantu KPU,” tegasnya.

  Steve pun mengaku sepulang dari Jakarta, pihaknya akan turun langsung ketemu para bupati untuk membahas soal NPHD. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos