Mama Yasinta Minta Perlindungan ke LPSK

JAKARTA- Tokoh perempuan Suku Marind-Anim di Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend alias Mama Yasinta mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada Jumat (5/6). Kedatangannya didampingi kuasa hukumnya untuk mengajukan permohonan perlindungan setelah melaporkan persoalan terkait film dokumenter Pesta Babi.

Permohonan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, bersama jajarannya untuk selanjutnya dilakukan proses penelaahan dan asesmen awal terhadap pengajuan perlindungan yang diminta Mama Yasinta. Pengajuan perlindungan itu berkaitan dengan laporan yang telah disampaikan MY ke Polda Metro Jaya terkait beredarnya film dokumenter Pesta Babi.

Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, menyampaikan pihaknya akan memeriksa secara menyeluruh permohonan yang diajukan, termasuk menelaah dugaan tindak pidana yang dilaporkan serta kebutuhan perlindungan yang diperlukan pemohon akibat keterlibatannya dalam proses hukum.

“Pada prinsipnya, setiap warga negara yang merasa menghadapi ancaman, tekanan, atau dampak tertentu akibat keterlibatannya dalam suatu proses hukum berhak mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK,” kata Sri Suparyati kepada wartawan, Jumat (5/6). Ia memastikan, pihaknya melakukan asesmen secara objektif untuk melihat kebutuhan pelindungan yang diperlukan, baik berupa perlindungan fisik, bantuan psikologis, pendampingan prosedural, maupun layanan lain yang menjadi kewenangan LPSK.

Dalam tahap awal, lanjut Sri, LPSK melakukan asesmen guna mendengar langsung keterangan pemohon sekaligus mendalami bentuk perlindungan yang dibutuhkan. Proses asesmen tersebut merupakan bagian penting sebelum lembaga mengambil keputusan atas permohonan perlindungan.

Ia menjelaskan, hasil penelaahan dan asesmen akan menjadi dasar pertimbangan bagi LPSK dalam menentukan jenis layanan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar LPSK memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pemohon serta tingkat kebutuhan perlindungan yang diperlukan selama proses hukum berjalan.