Categories: BERITA UTAMA

Proses Rekrutmen Pegawai RSUP Perlu Dievaluasi

  Ia menilai pendekatan rekrutmen yang digunakan saat ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya peduli terhadap pembangunan Papua. Sianipar menekankan bahwa pembangunan RSUP Jayapura tidak hanya soal pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat Papua.

   “Pemerintah pusat seharusnya sadar bahwa membangun rumah sakit bukan hanya soal bangunan fisik atau alat medis, tapi juga tentang menciptakan lapangan kerja dan membangun rasa memiliki di kalangan masyarakat lokal,” ujarnya.

   Fraksi PDIP DPR Papua secara tegas merekomendasikan agar proses rekrutmen tenaga kerja untuk RSUP Papua dikembalikan ke pemerintah daerah, demi menjamin keterlibatan OAP secara adil dan proporsional.

  “Kemenkes harus dievaluasi. Jangan jadikan UU Otsus hanya sebagai simbol atau hiasan semata. Undang-undang itu harus diimplementasikan secara konkret, khususnya dalam proses afirmatif seperti ini,” tambah Sianipar.

  Ia juga mengingatkan bahwa jika persoalan ini terus diabaikan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat Papua yang merasa terpinggirkan di tanahnya sendiri.

  “Kami minta proses ini harus dilakukan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai masyarakat Papua hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri,” tutup Sianipar. (rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Program Mudik Gratis Pengaruhi Arus PenumpangProgram Mudik Gratis Pengaruhi Arus Penumpang

Program Mudik Gratis Pengaruhi Arus Penumpang

Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut (LALA) dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas II Jayapura Semuel…

12 hours ago

Pelaku Pemotong Tangan di Timika Teridentifikasi

Penyidik juga sebelumnya telah memintai keterangan dari sejumlah saksi pasca kejadian tersebut. Ipda Teguh melanjutkan,…

1 day ago

Penggunaan HP Bagi Peserta Didik Bakal Dibatasi

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang…

1 day ago

Darurat Guru Nasional, Saatnya Negara Menghadirkan Badan Guru Nasional

Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya menyatakan, Indonesia menghadapi krisis guru yang nyata dan struktural.…

1 day ago

Istana Diguncang Isu Reshuffle Kabinet

Isu reshuffle kembali menguat setelah kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. Hal ini…

1 day ago

Jokowi: Prabowo-Gibran 2 Periode

Mantan Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa anak sulungnya sekaligus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming…

1 day ago