Polda Papua ‘Tandai’ Tanggal 10 September

Sidang Putusan PSU di Mahkamah Konstitusi

JAYAPURA-Polda Papua mulai menyiapkan langkah pengamanan menjelang sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Papua yang dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2025 mendatang.

Hal itu disampaikan Wakapolda Papua Brigjen Pol Faizal Ramadhani saat memimpin Apel Konsolidasi Personel di Mapolda Papua, Rabu (3/9). Apel ini digelar dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) di wilayah hukum Polda Papua.

Dalam arahannya, Wakapolda menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas keberhasilan mengawal aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 1–2 September 2025. Menurutnya, pengamanan berjalan lancar berkat dedikasi, integritas, serta kekompakan personel meski dengan keterbatasan.

“Dengan semangat kebersamaan, kita mampu menjaga unjuk rasa berjalan aman, tertib, dan damai. Hal ini membuktikan bahwa meskipun bertugas di ujung timur Indonesia, kita tetap bisa kompak dan profesional dalam melaksanakan tugas,” tegas Brigjen Pol Faizal.

Ia menambahkan, agenda nasional pada 9–10 September 2025 mendatang harus menjadi perhatian serius, terutama terkait putusan MK mengenai PSU Papua. Pengalaman pengamanan sebelumnya diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ke depan.

Senada dengan itu, Karo Ops Polda Papua Kombes Pol Selamat Topan mengingatkan pentingnya evaluasi diri dan pelaksanaan tugas sesuai fungsi masing-masing. “Terima kasih atas pelaksanaan tugas dua hari kemarin. Mari kita evaluasi, minimal dari diri sendiri. Sebagai anggota Polri, kita semua harus berpartisipasi dalam menjaga stabilitas kamtibmas,”ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito menuturkan jumlah personel yang akan diturunkan masih dalam pembahasan. Namun, dipastikan pengamanan akan menyasar objek vital seperti Kantor KPU, pusat perekonomian, hingga fasilitas umum.

“Kita masih melihat situasi. Jumlah personel akan disesuaikan dengan potensi kerawanan di seluruh wilayah Papua. Untuk waktu pengamanan, apakah dimulai H-1 atau langsung pada hari putusan, masih akan diputuskan kemudian,” jelas Cahyo. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi isu-isu yang beredar, termasuk di media sosial.

“Mari kita jaga situasi jelang putusan ini dengan tidak menjadi pelaku provokasi atau penyebar informasi yang membuat keadaan tidak aman,” pungkasnya (rel/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos