Categories: BERITA UTAMA

Kembali Demo Tolak DOB, PRP Ancam Lumpuhkan Kota

JAYAPURA-Untuk kesekian kalinya Petisi Rakyat Papua (PRP) akan menggelar aksi demonstrasi nasional pada tanggal 14 Juli 2022 di seluruh Indonesia dan khususnya di seluruh Papua.

Juru Bicara PRP Jefry Wenda dalam siaran zoom, Selasa (5/7) kemarin mengatakan, aksi turun jalan itu sebagai tindakan protes terhadap pengesahan tiga UU Daerah Otonom baru (DOB) tiga provinsi di Papua yang sepihak,  tidak demokratis dan penuh kepentingan ekonomi serta mileteristik tanpa pertimbangan kondisi orang Papua.

“Petisi Rakyat Papua bersama seluruh masyarakat Papua akan kembali turun jalan, untuk mengecam tindakan Jakarta dalam pengesahan RUU 3 DOB di Papua yang sepihak, tidak demokratis dan penuh kepentingan ekomoni, eksploitasi sumber daya alam dan mileteristik tanpa pertimbangkan kondisi orang Papua,” katanya.

Jefry mengatakan, pihaknya sudah mengkondiskan untuk memobilisasi massa di setiap kabupaten dan kota di rovinsi Papua dan Papua Barat. Bahkan deo menolak UU DOB di Papua juga akan digelar secara nasional di

Beberapa kota di Indonesia. “Kami akan mobilisasi massa. Tidak hanya di Papua, tapi di seluruh indonesia,” tegasnya.

Ia mengatakan aksi ini nantinya sebagai wakil rakyat DPRD dan DPR Papua  bertanggung jawab atas aksi nasional 14 Juli 2022 mendatang untuk mengawal jalanya aksi bersama rakyat.

Wenda juga mengatakan bahwa aksinya akan digelar dengan memobilisasi massa untuk melumpuhkan kota sebagai bentuk penolakan daerah otonom baru.

“Kami akan mobilisasi massa setiap kota di Papua, bahkan indonesia. Lumpuhkan kota untuk gelar aksi nasional di tanggal 14, maka rakyat Papua mari rapatkan barisan. Kami satukan komando lawan kebijakan negara kolonial yang akan membunuh orang Papua dengan pendudukan transmigran di Papua,” pungkasnya. (oel/nat)

newsportal

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

1 day ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

1 day ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

3 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

3 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

3 days ago