“Namun kita juga tidak bisa menafikan pertimbangan politik sebagai preferensi gubernur dan wakil gubernur dalam menentukan siapa-siapa pejabat yang akan membantu mereka berdua. Akan ada politisasi birokrasi, tapi kalau bisa cukup 50 persen saja, sisanya diisi oleh ASN birokrat yang berprestasi dan berkinerja baik dan kompetitif,” sambung Yaung.
“Khusus untuk jabatan kursi sekda, akan ada sejumlah nama yang diusulkan oleh gubernur, untuk mengikuti fit and propert test. Namun menurut saya, untuk posisi sekda baru adalah ASN senior,” tutup Yaung.(jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan…
Abisai juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di kalangan pemuda pasca Musyawarah Daerah (Musda). Ia…
Menurut Evert, buku cerita rakyat tersebut akan menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa…
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua menggelar sosialisasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) serta Pencegahan,…
–Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) mendorong lahirnya Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus)…
Kejuaraan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 25 hingga 27 Juni 2026, dibuka secara…