Thomas mempertanyakan program pemerintah itu, apakah hanya untuk kepentingan pertanian semata, atau ada kepentingan lainnya. Ia mengatakan hal itu dikarenakan banyak masyarakat Papua yang menolak, baik itu masyarakat lokal, masyarakat adat, hingga organisasi mahasiswa dan lembaga.
“Beberapa provinsi di Papua ini, harus duduk bersama dengan masyarakat Papua atau dengan anggota DPR RI yang ada di pusat (Jakarta) utusan masyarakat Papua,” ujar Thomas.
Eks anggota DPR Papua itu mengkhawatirkan ketika program transmigrasi itu terjadi maka, akan kecemburuan sosial di masyarakat antara pribumi dan transmigrasi.
“Kesininya orang asli Papua miskin, tamba pengiriman orang miskin lagi ke tanah Papua. Itu akan menjadi gesekan luar biasa yang terjadi disini,” sindirnya. “Ini adalah program pemerintah pusat, boleh dilakukan, tetap harus perlu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat,” pungkasnya. (kar/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sebanyak 13 calon siswa (casis) yang dikirim melalui Lanud J.A. Dimara Merauke berhasil lolos seleksi…
Ibadah syukur yang berlangsung di Tugu Injil Pesisir Pantai Skouw, Kampung Skouw Yambe, tersebut…
Dihubungi dari Jayapura, AKBP Arjuna mengatakan, dari pengakuan kedua tersangka, mereka ditangkap dalam dua hari…
Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan warga sipil serta menjaga keberlanjutan roda pelayanan publik di…
Kepala Satpol PP Kabupaten Merauke, Fransiskus Kamijay, mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga…
Kedua pelaku diringkus petugas di Kampung Nduga, Kilometer 11, pada Minggu (13/9) pagi sekira pukul…