Thomas mempertanyakan program pemerintah itu, apakah hanya untuk kepentingan pertanian semata, atau ada kepentingan lainnya. Ia mengatakan hal itu dikarenakan banyak masyarakat Papua yang menolak, baik itu masyarakat lokal, masyarakat adat, hingga organisasi mahasiswa dan lembaga.
“Beberapa provinsi di Papua ini, harus duduk bersama dengan masyarakat Papua atau dengan anggota DPR RI yang ada di pusat (Jakarta) utusan masyarakat Papua,” ujar Thomas.
Eks anggota DPR Papua itu mengkhawatirkan ketika program transmigrasi itu terjadi maka, akan kecemburuan sosial di masyarakat antara pribumi dan transmigrasi.
“Kesininya orang asli Papua miskin, tamba pengiriman orang miskin lagi ke tanah Papua. Itu akan menjadi gesekan luar biasa yang terjadi disini,” sindirnya. “Ini adalah program pemerintah pusat, boleh dilakukan, tetap harus perlu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat,” pungkasnya. (kar/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Di Kabupaten Jayapura, kebijakan ini tidak datang begitu saja. Ia turun dari tingkat provinsi, melalui…
Kabes sempat 6 kali duduk di bangku cadangan, tapi ia juga tak kunjung mendapatkan kesempatan…
Curah hujan yang tinggi akhir-akhir ini membuat beberapa wilayah di Kabupaten Keerom sempat tergenang. Khususnya…
Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir melalui Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, menyampaikan…
emerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi melalui pelatihan…
Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen menilai partisipasi masyarakat penting agar perencanaan yang disusun sesuai kebutuhan…