

Para terdakwa saat menghadiri sidang dugaan korupsi dana PON Papua di Pengadilan Negeri Jayapura, Senin (3/2) lalu. Disini terdakwa beberapa kali menyebut nama salah satu calon bupati terpilih. (Foto Robert Mboik)
Terkait Korupsi Dana PON Papua
JAYAPURA-Sidang lanjutan perkara korupsi dana Pon XXI Papua, dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap empat terdakwa dilanjutkan. Masing masing terdakwa yang dihadirkan yakni, Recky Douglas Ambrauw, Koordinator Bidang Transportasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 Papua, Theodorus Rumbiak selaku bendahara umum PON XXI Papua, Roy Letlora, selaku Ketua Bidang II PB PON Papua, dan Vera Parinussa selaku Koordinator Revenue PB PON PON Papua.
Sidang dakwan itu dipimpin Derman Parlungguan Nababan SH MH bersama hakim anggota Nova Claudia De Lima SH dan Andi Mattalatta SH. Sementara JPU yang terdiri dari tim gabungan Kejaksaan Tinggi Papua membacakan dakwaan bahwa para terdakwa berperan dalam skema korupsi yang merugikan negara Rp204,3 miliar.
JPU menyebut perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lalu pada dakwaan primer, disebutkan bahwa tindakan korupsi ini juga melibatkan pihak lain.
JPU juga mendakwa keempatnya dengan pasal alternatif dalam dakwaan subsider, yakni Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam skema ini, para terdakwa diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan mereka, sehingga terjadi penyimpangan penggunaan dana PON XX Papua.
Dalam sidang dakwaan tersebut, jaksa Oktovianus Taliti berulang kali menyebut nama ketua I PB PON XXI Papua. YW. Bahkan nama YW selalu dikaitkan dengan masing-masing terdakwa. Usai sidang itu, kuasa hukum terdakwa Theodorus Rumbiak, Bernadus Wahyu Herman Wibowo tak menampik mengenai nama eks ketua I PB PON Papua itu disebut dalam dakwaan terhadap klienya.
Page: 1 2
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…
Untuk mendukung operasional pengangkutan sampah tersebut, pemerintah menetapkan biaya retribusi. Pares menekankan bahwa nilai nominal…
rea Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku Ispiani Abbas mengimbau masyarakat untuk turut berperan…
Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura, Kota Jayapura, kecolongan. Enam orang tahanan kasus…