

Tersangka Kasus Penambangan Ilegal saat Diserahkan Ke Kejari Jayapura, Jumat, (28/11). (foto:Humas Polda Papua)
JAYAPURA-Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua resmi menyerahkan tujuh tersangka beserta berbagai barang bukti (tahap II) kasus pertambangan mineral logam emas ilegal di Kabupaten Keerom kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura, Jumat (28/11).
Penyerahan tahap II tersebut menandai bahwa penanganan perkara kini sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan.
Dari tujuh tersangka yang diserahkan, lima di antaranya merupakan warga negara asing (WNA). Masing-masing memiliki peran berbeda dalam kegiatan tambang emas ilegal di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom.
HB – investor dan pengendali utama operasional tambang ilegal. WC – teknisi listrik. ZL – teknisi mekanik. CH – pengawas lapangan. CT – koki bagi para pekerja di lokasi tambang. Sementara dua tersangka lainnya berstatus warga negara Indonesia: LH – penerjemah sekaligus fasilitator komunikasi tenaga asing dan AM alias IN – perekrut tenaga kerja asing dan pengurus operasional illegal.
Dalam penyerahan tahap II ini, Polda Papua juga menyerahkan sejumlah barang bukti penting, di antaranya: Mesin pengolahan emas., alat berat Caterpillar dalam kondisi rusak., bahan kimia pengolah mineral., dokumen perusahaan yang telah dilegalisasi., dan pasir hitam yang mengandung emas
“Dengan penyerahan ini, para tersangka dan barang bukti telah menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Jayapura. Selanjutnya mereka menunggu proses hukum di persidangan,” ujar Kasubdit IV Tipidter Direskrimum Polda Papua, Kompol Akus F. Pombos kepada Cenderawasih pos, Selasa (2/12)
Page: 1 2
Dalam rangkaian forum APEKSI tersebut, Wali Kota Jayapura secara aktif mengikuti forum Rembuk Kebudayaan…
Dalam perkara tersebut, nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp11.719.700.000. Sementara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tengah menggodok penetapan status kedaruratan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan…
Meski kobaran api utama telah padam, otoritas keamanan setempat mengimbau semua pihak untuk tetap waspada…
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa penataan UU Peradilan Militer perlu waktu paling lama 2…
RSUD Jayapura memastikan kebutuhan medis terkait bahan medis habis pakai sejauh ini masih dalam kondisi…