Papua Jangan Hanya Dilihat dari Monas

JAYAPURA – Tiga daerah otonomi baru di Papua mulai dipersiapkan. Jika sesuai jadwal maka akhir bulan Oktober ini akan ada tiga sosok yang mengisi posisi sebagai penjabat gubernur.

Hanya saja jika melihat informasi yang beredar, tiga posisi “kepala daerah” ini akan diisi oleh pejabat dari luar Papua. Meski tujuannya hanya mempersiapkan pemimpin definitif namun dengan waktu hampir 2 tahun ini paling tidak akan ada banyak dinamika yang sewaktu – waktu terjadi.

Bila tak menguasai kondisi daerah, sosial kultur serta budaya maka dikhawatirkan jika terjadi polemik di tengah masyarakat maka akan sulit diselesaikan. Terkait calon PJ yang bukan dari Papua ini menurut John Gobay silakan saja pemerintah pusat yang menentukan. John seperti tidak mau ambil peduli karena bagaimanapun menurutnya semua akan sesuai dengan keinginan Jakarta atau pemerintah pusat. Bukan seperti yang diinginkan oleh masyarakat di Papua.

Begitu juga dengan pemekaran yang sejatinya seperti keinginan pemerintah pusat.

“Silakan saja tentukan sendiri, mereka yang merancang, mereka yang  menjalankan. Seperti percuma mengusulkan sebab hasilnya sudah bisa diketahui,” sindir John di ruang kerjanya di DPRP, Senin (3/10) kemarin.

  Namun ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan semua diatur dengan aturan, bukan titipan. “Entah titipan  kelompok ini kelompok itu demi kepentingan politik. Bila itu putusan Jakarta demikian ya silakan saja, Jakarta yang bikin dan Jakarta yang putuskan. Saya hanya mau katakan bahwa jangan melihat Papua selalu dari Monas. Datang dan saksikan sendiri,” sindirnya dengan nada meninggi.

“Silakan  disampaikan lewat telinga telinga dari pemerintah pusat silakan sampaikan  seperti biasa. Meski saya tahu ada harapan dari masyarakat bahwa penjabatnya maupun Sekdanya nanti adalah orang Papua. Tapi sekali lagi ini negara hukum yang disebut rechtsstaat silakan Jakarta memutuskan siapa yang terbaik oleh mereka,” sindirnya lagi.

Baginya sepatutnya apa yang menjadi aspirasi masyarakat juga di dengar. Meski hanya berstatus penjabat.  “Itu kan aspirasi dan semua boleh – boleh saja. Saya tidak mau menyebut siapa yang masuk kriteria tapi pasti ada yang layaklah. Yang paling penting adalah paham kondisi, kebutuhan daerah. Mengerti dinamika masyarakat, karakter dan kesulitan daerah yang dipimpinnya. Sekali lagi Papua tidak bisa hanya dilihat dari Monas,” tegasnya.

“Saya tak ada kepentingan dari para penjabat ini dan saya meyakini sepanjang orang bisa membuka diri mendengarkan saran masukan, membangun tim work yang baik yang bukan asal bapak senang, memberikan informasi bodong, tentu ia akan bagus,” tambahnya.

  Namun jika hanya memanfaatkan kesempatan mencari makan menurutnya itu yang akan susah. “Kadang idealnya orang berbicara hanya mempersiapkan tapi ini tidak akan lepas dari pesan sponsor juga. Bagi kelompok yang ingin mempengaruhi kebijakan negara ini yang harus dihentikan,” tutupnya. (ade/wen)