Sementara itu, Ketua MRP Nerlince Manuar bersama tokoh agama, tokoh adat juga tokoh masyarakat bersama-sama menyerukan pesan damai dan harmoni dari Provinsi Papua. Seruan damai tersebut ditujukan kepada pimpinan lembaga keagamaan, masyarakat lintas profesi, pemerintah dan aparat penegak hukum, seluruh masyarakat di Papua dan kelompok yang merencanakan aksi di Papua.
Adapun bunyi dari seruan damai tersebut, pimpinan lembaga keagamaan dari level nasional sampai terkecil kiranya hidup takut akan Tuhan. Masyarakat di berbagai profesi, sosial, budaya, keagamaan dan organisasi kemahasiswaan untuk dapat menahan diri dan tidak melakukan provokasi atau terprovokasi untuk melakukan aksi-aksi anarkis yang brutal yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum, kerugian materiil hingga korban nyawa manusia.
Dalam seruan tersebut, MRP juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pendekatan persuasif, humanis dan dialogis dengan kelompok masyarakat yang melakukan aksi-aksinya. Sehingga terjadi hubungan yang harmonis, yang saling percaya untuk menindaklanjuti setiap tuntutan yang disampaikan.
“Semua masyarakat agar tidak menyebarkan informasi hoaks dan menjaga ucapan, serta pernyataan di media sosial agar tidak menyinggung dan menyakiti orang lain,” pungkasnya. (fia/ade).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Pegunungan mendorong penyelenggaraan pekan olahraga daerah atau Porda guna…
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Papua, Arya Sinulingga, akan melakukan koordinasi dengan pengurus PSSI Papua…
Presiden Direktur NCK, Owen Rahadiyan, mengaku puas terhadap perkembangan permainan tim selama masa pemusatan latihan…
- Sebanyak 89 crosser akan saling adu kecepatan pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Grasstrack Region VI,…
Theo menilai kasus dugaan penyanderaan itu masih belum jelas karena adanya perbedaan informasi antara pihak…
Merespon terkait dengan kasus tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, M.Hum., menegaskan…