Pertama Kali dalam Sejarah, Pemkab Tolikara Raih WTP

JAYAPURA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara akhirnya berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Prestasi tertinggi ini menjadi catatan sejarah mengingat untuk pertama kalinya Pemkab Tolikara meraih predikat tertinggi dari BPK RI. Sebelumnya secara berturut-turut, Pemkab Tolikara meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 dan LKPD Tahun 2020.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun 2021 diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua diwakili Kepala Sub Auditorat Papua, Pri Heriyanto, SE, MM.,M.A.,Ak.,CA,CSFA, kepada Bupati Tolikara, Usman G. Wanimbo,  SE., M.Si., diwakili Sekda Tolikara, Ir. Palansong Latuconsina, MM, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tolikara, Yohan Wanimbo, S.IP, Inspektur Kabupaten Tolikara,  Didimus Yikwa, S.Sos., dan kepala  BPKAD Tolikara, Mathius H. Wally, S.IP, di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Jayapura Senin (1/8) kemarin.

Menanggapi prestasi WTP tersebut, Bupati Usman Wanimbo menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua atas penilaiannya terhadap LKPD Kabupaten Tolikara.

“Ini adalah prestasi luar biasa yang patut disyukuri. Karena sejak kabupaten ini berdiri tahun 2002, LKPD Kabupaten Tolikara selalu mendapat predikat disclaimer, dan ini terjadi selama bertahun-tahun. Namun berkat kerja keras dan komitmen kita semua sejak kabupaten ini saya pimpin, secara perlahan-lahan kita mampu melakukan pembenahan di semua aspek.

Baik terhadap aset, penatausahaan, dan pelaporan, serta pertanggungjawaban pengelolaan APBD, hingga akhirnya kita dapat keluar dari berbagai permasalahan yang menjadi hambatan selama ini dalam meraih opini WTP,” ungkap Bupati Usman Wanimbo dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Rabu (3/8).

Dikatakan, bertahun-tahun Pemkab Tolikara menyelesaikan dan menata aset serta melakukan pembinaan secara kontinyu kepada OPD dalam mengelola anggaran secara transparan, profesional  dan akuntabel, hingga akhirnya bisa raih predikat WTP.

“Yang patut dibanggakan bahwa raihan predikat WTP ini bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2022 yaitu WDP. Namun ternyata kita mampu meraih WTP. Ini yang patut kita syukuri,” tegas Bupati Usman Wanimbo.

Lebih lanjut, bupati dua periode ini berpesan kepada seluruh OPD agar tidak berpuas diri dengan hasil yang diraih saat ini. Menurutnya, ke depan akan ada banyak tantangan pembangunan yang lebih kompleks disertai aturan-aturan pengelolaan keuangan yang lebih ketat.

“Untuk itu saya minta kepada semua pimpinan OPD agar terus melakukan pembenahan dan pembinaan terhadap aparatur  pengelola keuangan, agar ke depan pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin baik dan predikat WTP ini tetap dapat dipertahankan,” pintanya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Tolikara., Mathius Wally, S.IP mengatakan, pada satu sisi, opini WTP yang diraih merupakan prestasi di akhir masa kepemimpinan Bupati Usman G. Wanimbo, SE., M.Si., dan Wakil Bupati Dinus Wanimbo, SH., MH. Di sisi lain, prestasi tersebut sekaligus menjadi kewajiban bagi semua OPD untuk meraihnya.

“Untuk itu, saya berpesan kepada semua OPD untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran,” pinta Mathius Wally.

Menurutnya, sekecil apapun anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif dengan benar, baik dan tepat waktu. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena dengan status WTP, ke depan pemeriksaan oleh  BPK akan semakin detail dan terperinci.

“Dengan komitmen seperti ini, kita semua tentu berharap agar bisa mempertahankan opini WTP ini secara berkelanjutan,” tegas Mathius Wally.(Diskominfo Tolikara/nat)