Categories: BERITA UTAMA

Gugatan Praperadilan Lukas Enembe Ditolak PN Jaksel

JAKARTA-Dari gugatan praperadilan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akhirnya ditolak. Hakim Tungggal PN Jakarta Selatan, Hendra Utama Sotardodo memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kembali melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas.

“Mengadili, dalam pokok perkara, menyatakan menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya,” kata Hakim Hendra di PN Jakarta Selatan, Rabu (3/5).

Dalam pertimbangannya, Hakim menegaskan, KPK telah melakukan seluruh proses penyidikan sesuai dengan aturan hukum. Sehingga, penetapan tersangka Lukas dinilai telah sesuai dengan prosedur.

KPK sebelumnya memastikan, penyidikan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe berdasarkan proses hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan KPK, dalam merespons upaya hukum praperadilan yang dilakukan Lukas Enembe.

“Dipaparkan 142 dokumen yang menerangkan bahwa proses penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan aturan hukum,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (2/5).

Tim Biro Hukum KPK membacakan kesimpulan atas praperadilan yang diajukan Lukas Enembe ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK telah memberikan argumentasi dan menghadirkan delapan orang ahli, salah satunya Dr Arief Setiawan sebagai Ahli Pidana UII untuk menguatkan sangkaan KPK.

  “Disamping itu dihadirkan pula tiga orang dokter spesialis RSAPD yang melakukan pemeriksaan dan perawatan tersangka LE serta empat orang dokter dari PB IDI yang memeriksa kondisi faktual LE dan menyusun second opinion atas kondisi kesehatan tersangka dimaksud, dengan menyatakan dengan tegas bahwa tersangka LE fit for interview dan fit for stand to trial,” papar Ali.

Lembaga antirasuah juga turut menghadirkan satu orang saksi, yakni dokter KPK yang secara aktif selalu memantau kondisi kesehatan Lukas Enemne tersebut selama berada di Rutan KPK.

“Sehingga, KPK sangat yakin bahwa semua alat bukti yang dihadirkan selama proses persidangan akan memberikan keyakinan pada Hakim Tunggal Praperadilan dimaksud,” tegas Ali.  “Serta optimis, hakim dalam putusannya akan menolak seluruh isi permohonan yang diajukan tersebut,” imbuhnya. (jawapos.com)

newsportal

Recent Posts

Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis

   Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…

8 hours ago

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

16 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

17 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

19 hours ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

20 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

21 hours ago