Terkait dengan pengungsian dan rumah warga yang mengalami kerusakan, Frits menyebut itu menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. Pemerintah juga diminta memberikan klarifikasi terkait hal ini.
Atas aduan dan laporan yang diterima, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyatakan akan mendalaminya dan membuat telaahan untuk kemudian dimasukan ke dalam Sistim Pengaduan HAM (SPH). Komnas HAM memberikan apresiasi karena masih ada warga sipil yang konsen melakukan investigasi.
”Atas laporan ini, Komnas HAM menyambutnya dengan baik. Masih ada teman-teman yang konsen melakukan investigasi terhadap berbagai persitiwa yang terjadi di tanah Papua,” pungkasnya. (fia/ade).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah V Jayapura menerbitkan peringatan dini terkait ancaman kekeringan…
Insiden yang terjadi pada Senin, 17 Agustus 2026 tersebut berawal dari penyerangan pos keamanan di…
Penandatanganan nota kesepahaman yang sarat nilai historis tersebut berlangsung secara khidmat pada Sabtu, 22 Agustus…
Selama sepekan terakhir, wilayah Kabupaten Puncak, Papua Tengah, sempat dikepung asap tebal akibat kebakaran hutan…
Mereka juga membawa boneka serupa yang diberikan oleh Direktur Utama RSUP Dr Kariadi, Agus Akhmadi.…
Bambang menjelaskan, tepung jagung yang digunakan dalam inovasinya tidak bekerja secara tunggal. Tepung tersebut dicampurkan…