Terkait dengan pengungsian dan rumah warga yang mengalami kerusakan, Frits menyebut itu menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. Pemerintah juga diminta memberikan klarifikasi terkait hal ini.
Atas aduan dan laporan yang diterima, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyatakan akan mendalaminya dan membuat telaahan untuk kemudian dimasukan ke dalam Sistim Pengaduan HAM (SPH). Komnas HAM memberikan apresiasi karena masih ada warga sipil yang konsen melakukan investigasi.
”Atas laporan ini, Komnas HAM menyambutnya dengan baik. Masih ada teman-teman yang konsen melakukan investigasi terhadap berbagai persitiwa yang terjadi di tanah Papua,” pungkasnya. (fia/ade).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Di Papua, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day setiap 1 Mei tidak hanya menjadi…
Pernyataan tersebut menjadi pembuka dari sederet kebijakan dan program yang diklaim akan meningkatkan kesejahteraan pekerja…
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya melalui Komis C melakukan Sidak ke Dinas Sosial untuk…
Setahun berikutnya, ia menuntaskan S2 di jurusan Informatika dari kampus yang sama pada 2013. Sejak…
Aviasi Penerbangan Trigana Air Service saat ini sedang melakukan efisiensi biaya operasional penerbangan yang cukup…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggandeng Global Green Growth Institute (GGGI) dan para pemangku kepentingan…