Kelompok Cipayung Singgung Fasilitas dan Gaya Hidup Mewah Anggota DPR

Kesembilan, gerakan Cipayung plus kota Jayapura bersama dengan pemuda Katolik dan Tokoh HMI Tanah Papua menuntut Kapolri dan panglima TNI untuk segera menghentikan pendropan dan operasi militer di seluruh tanah Papua. Kesepuluh, melepas semua masa aksi yang ditangkap secara nasional maupun secara lokal.

“Dan kesebelas, melihat situasi kebangsaan saat ini maka pemerintah daerah, Kapolda Provinsi Papua, DPR Papua, maupun ikatan Kota beserta seluruh elemen mendorong bersama-sama Cipayung Kota Jayapura Cipayung Provinsi Papua BEM mahasiswa masyarakat perempuan tokoh adat tokoh agama paguyuban dan seluruh lapisan elemen masyarakat yang ada untuk menjaga kondusifitas Papua tanah damai,” tutup Rison.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRP Denny H. Bonai menegaskan bahwa segala aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh DPRP. Iapun mengajak Cipayung Jayapura mengawal aspirasi tersebut. Disini Denny lantas menjelaskan bahwa sejak tahun 2020 hingga kini gaji anggota DPR Papua tidak pernah mengalami kenaikan. Bahkan pada tahun 2025 sejumlah tunjangan dihilangkan menyusul kebijakan efisiensi anggaran.

Salah satu tuntutan massa aksi juga menyoroti gaji dan tunjangan DPR Papua yang dinilai membebani anggaran, sebagaimana isu yang juga mencuat di DPR RI beberapa waktu lalu. “Kalau kami, gaji bahkan tunjangan termasuk kegiatan kedewanan tahun ini tidak ada dananya. Itu karena kebijakan efisiensi anggaran,” jelas Denny kepada wartawan.

Denny menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh DPR Papua. “Kami pastikan segala aspirasi yang disampaikan Cipayung Jayapura akan ditindaklanjuti. Kami juga berharap Cipayung ikut mengawal aspirasi ini,” tambahnya.

Massa menambahkan dan meminta DPR Papua mendorong investigasi yang transparan, profesional, dan akuntabel terhadap peristiwa represif yang melibatkan aparat. Mendesak evaluasi dan peningkatan kapasitas aparat keamanan dalam penanganan aksi demonstrasi agar lebih dialogis dan menghormati hak-hak sipil.

Lalu alokasi anggaran diminta dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah tertinggal. “Kami juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat,” tambahnya. Usai menyampaikan aspirasi sekaligus menyerahkan aspirasi massa melanjutkan jalan kaki ke Mapolda Papua. Di Mapolda mereka mendesak aparat menindaklanjuti kasus tewasnya driver ojek online, Affan Kurniawan, yang dilindas mobil taktis polisi saat demo berlangsung.