Menurutnya, kekosongan program KPA sejak 2019 hingga 2024 menjadi penyebab utama melonjaknya kasus HIV/AIDS. Setelah ia dan timnya mengakhiri masa tugas di KPA pada 2018, kepemimpinan KPA selanjutnya sempat terlibat masalah hukum dan vakum selama lima tahun.
“Selama periode itu, praktis tidak ada program yang berjalan. Padahal saat saya memimpin, kita berhasil menahan laju penyebaran,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan anak muda untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi kencan digital yang dapat memicu perilaku seksual berisiko. Karma mengajak seluruh elemen pemerintah, masyarakat, LSM, gereja, dan tokoh adat untuk bersinergi dalam menanggulangi HIV/AIDS di Papua.
“Kita hidup di tengah epidemi HIV/AIDS. Jangan anggap remeh. Jaga perilaku, lakukan tes secara rutin. Jika sudah positif, jangan pernah putus obat. WHO baru akan melakukan evaluasi lanjutan pada 2030, tapi kita harus bertindak sekarang,” pungkasnya. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Namun, Neeltje bukan sekadar anggota Paskibraka. Pada puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia…
Pesan tersebut disampaikan Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi…
“Saat datang, Mendagri kasih waktu pengerjaan dua minggu dan paling lambat satu bulan. Namun…
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, bersama Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Provinsi Papua, Susana…
Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada OPD yang menjalankan pelayanan publik secara langsung. “Program-program…
Anggota DPRK Kota Jayapura, Barend Bartolomeus Taniauw atau akrab disapa Barto, mendorong Pemerintah Kota Jayapura…