“Pembangunan yang tidak mengakui etnosains berisiko melanggar prinsip HAM. Sebaliknya, pembangunan yang merangkulnya justru memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan publik,” ujarnya. Ia berharap Konferensi APS III tidak hanya menghasilkan rekomendasi dan dokumen akademik, tetapi juga menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada kekuatan budaya lokal.
“Kepada pemerintah daerah, hasil riset ini harus dirumuskan dalam RPJMD, dianggarkan, dan diarahkan pada penguatan kearifan lokal,” katanya. Mugiyato menegaskan Kementerian HAM RI akan terus mengawal agar setiap kebijakan pembangunan di Papua berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. “Mari kita bangun Papua bukan dengan memaksakan keseragaman, tetapi dengan merayakan keberagaman,” pungkasnya. Sekadar diketahui, Konferensi Analisis Papua Strategis III Tahun 2026 di Papua Youth Creative Hub dihadiri juga Gubernur Jawa Barat KDM dan para Bupati Jawa Barat. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menahan Pendapatan…
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, mengatakan kebutuhan susu bagi balita menjadi salah…
Rustan menjelaskan, setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan…
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan bantuan yang disalurkan telah disesuaikan dengan kebutuhan…
Pemerintah Kota Jayapura memperkuat penanganan pascakebakaran yang melanda kawasan Dok V, Kelurahan Mandala, dengan melibatkan…
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri mengatakan, pembayaran TPP tersebut telah disiapkan dan anggarannya dipastikan…