Wamen HAM: Papua Bukan Tanah Kosong

“Pembangunan yang tidak mengakui etnosains berisiko melanggar prinsip HAM. Sebaliknya, pembangunan yang merangkulnya justru memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan publik,” ujarnya. Ia berharap Konferensi APS III tidak hanya menghasilkan rekomendasi dan dokumen akademik, tetapi juga menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada kekuatan budaya lokal.

“Kepada pemerintah daerah, hasil riset ini harus dirumuskan dalam RPJMD, dianggarkan, dan diarahkan pada penguatan kearifan lokal,” katanya. Mugiyato menegaskan Kementerian HAM RI akan terus mengawal agar setiap kebijakan pembangunan di Papua berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. “Mari kita bangun Papua bukan dengan memaksakan keseragaman, tetapi dengan merayakan keberagaman,” pungkasnya. Sekadar diketahui, Konferensi Analisis Papua Strategis III Tahun 2026 di Papua Youth Creative Hub dihadiri juga Gubernur Jawa Barat KDM dan para Bupati Jawa Barat. (fia/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q