JAYAPURA – Rencana aksi demo yang dilakukan alianse BEM Papua pada Jumat (29/3) di Abepura akhirnya digelar. Meski sebelumnya tidak mendapat izin dari pihak kepolisian lantaran tidak memenuhi beberapa persyaratan namun nyatanya tetap dilakukan.
Aksi demo ini menyuarakan bentuk protes terhadap bentuk kekerasan yang dilakukan oknum TNI terhdap warga sipil yang videonya belakanya ini ramai diperbincangkan. Pasalnya ada bentuk penyiksaan yang dilakukan beberapa oknum TNI terhadap satu pria yang dimasukkan ke dalam drum berisi air.
“Kami menerima permohonan terkait demo cuma kami tolak karena waktu mengajukan sangat mepet dan bertepatan dengan Jumat Agung. Selain itu tidak jelas siapa koordinator lapanganya,” kata Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon, Jumat (29/3).
Meski tidak diizinkan polisi tetap memfasilitasi hingga penyampaian pendapat bisa terlaksana. “Kami libatkan sekitar 150 personil dan orasi dilakukan di depan Gapura Uncen Abepura,” tambah Kapolresta.
Aksi yang dipimpin oleh koordinator, Kamus Bayage itu meminta untuk kasus penyiksaan tersebut diproses secara tegas dan transparan. Pendemo juga berharap dari pemerintah lewat DPR bisa menggunakan mekanisme di DPR untuk melakukan evaluasi mengingat kasus seperti ini terus berulang.
Pendemo yang berjumlah sekitar 150 orang ini juga membawa tulisan : Papua Darurat Militer. Orasi dilakukan bergantian yang isinya antara lain menyinggung soal hak yang lebih besar lagi yaitu hak dari Tuhan untuk mencabut nyawa adalah hak dari Tuhan.
Ada juga yang menyeru soal orang asing yang datang ke tanah Papua, mencari kerja di tanah Papua, makan di tanah Papua tetapi menyiksa orang Papua. “Apakah ini negara hukum? tentunya tidak karna tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia maka dari itu tindakan apa yang harus kita ambil yaitu merdeka,” kata salah satu orator.
Kamus Bayage menyampaikan bahwa masyarakat Papua paham dengan pancasila namun hukum di Indonesia sudah berubah menjadi nasi dimana hukum-hukum tersebut hanya berlaku di Jawa, Kalimantan maupun Sulawesi dan tidak berlaku di tanah Papua.
“Dengan ini kami masyarakat Papua merasa dianggap berbeda padahal kita sama-sama dari tanah di republik ini,” jelasnya.
Lalu disinggung juga bahwa walaupun pelaku yang ditangkap adalah anggota KNPB namun ia juga merupakan manusia ciptaan Tuhan akan tetapi diperlakukan seperti hewan.
Sekira pukul 12.00 WIT perwakilan pendemo membacakan pernyataan sikap yang isinya meminta negara membentuk tim investigas independen mengusut tuntas kejadian tersebut. Lalu mengadili pelaku pelanggaran HAM, tarik militer organik dan non organik dari tanah Papua, hentikan kekerasan kepada warga sipil di Tanah Papua, bebaskan 2 mahasiswa yang tertangkap di Yahukimo, Papua adalah tanah politik maka masyarakat seperti kita hanyalah bersifat orang ketiga. Selanjutnya pendemo juga mendesak kepada dewan HAM PBB untuk ke Papua untuk membersihkan pelanggaran- pelanggaran HAM.
Mereka juga memprotes soal perampasan sumber daya alam di tanah Papua dengan mengatasnamakan pembangunan infrastruktur.
Dan terakhir meminta hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat sebagai penentu demokrasi. Kapolres menyampaikan bahwa aksi demo selesai jam 12 siang.
“Kami menjaga sampai jam 12 dan akhirnya bubar. Kami sayangkan juga sebab demonya tidak melihat waktu sebab ini hari besar dan seluruh dunia memperingati tapi mungkin masih ada yang belum bisa memaknai (soal Jumat Agung),” singgung Kapolres.
Disini Kapolres juga menyampaikan bahwa dari aksi ini banyak menimbulkan kecaman dan protes. “Tadi dari pihak gereja juga menyayangkan bahwa disaat semua focus menjalankan ibadah ternyata ada saja kelompok yang justru tidak beribadah dan malah melakukan aksi demo,” tambah Mackbon. (ade/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos