Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni dan Direktur Utama PT BPD Papua, Yuliana D Yembise saat memperlihatkan nota kesepakatan kerja sama yang baru saja ditandatangani saat launching SP2D Online, di Swissbell Hotel, Kamis (17/7). (foto:Elfira/Cepos)
Dorong Reformasi Anggaran Real-Time
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua secara resmi melaunching aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Launching dilakukan oleh Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni dan didampingi oleh Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Yuliana D Yembise, di Swissbell Hotel, Kamis (17/7).
Fatoni menyebut, peluncuran ini bentuk komitmen penguatan tata kelola keuangan daerah. Ia menilai sistem ini membuat pengelolaan lebih efisien dan transparan. “Launching ini merupakan kegiatan yang bersejarah,” kata Fatoni.
Ia menilai peluncuran ini sebagai momentum bersama mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Sebagaimana, SP2D Online merupakan kelanjutan kerja sama pemerintah dengan Asbanda dan seluruh BPD se-Indonesia. Program ini juga menindaklanjuti perjanjian Dirjen Keuangan Daerah dengan pihak perbankan.
“Papua menjadi salah satu daerah pertama yang berhasil menerapkan sistem ini. Pencapaian ini hasil kerja keras Pemprov Papua dan dukungan teknis dari Bank Papua,” ujarnya. Melalui SP2D Online, pemerintah berharap mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. Sistem ini mempercepat pencairan anggaran secara digital dan real time.
Fatoni menekankan sistem ini memberi manfaat nyata bagi daerah. Ia berharap sistem ini makin memperkuat reformasi birokrasi keuangan daerah. “SP2D Online dirancang untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Sistem ini juga memungkinkan akuntabilitas vertikal ke kementerian pusat,” ucapnya.
Rustan menjelaskan, setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan…
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan bantuan yang disalurkan telah disesuaikan dengan kebutuhan…
Pemerintah Kota Jayapura memperkuat penanganan pascakebakaran yang melanda kawasan Dok V, Kelurahan Mandala, dengan melibatkan…
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri mengatakan, pembayaran TPP tersebut telah disiapkan dan anggarannya dipastikan…
Ketua Komisi D DPRK Kota Jayapura, Deli L. Watak, menegaskan penanganan pascakebakaran tidak boleh…
Jadi aparat mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi hasil penyidikan mengenai rencana berkumpulnya kelompok Batalyon Eden…