

Bupati Mamteng Manogar Sirait menyerahkan Dokumen RAPBD TA 2024 pada Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Hengki Dani Yikwa pada Pembukaan Sidang APBD Induk TA 2024 Kabupaten Mamberamo Tengah di Hotel Maharani Sinapuk Wamena, Kamis (14/12). (foto: Denny/ Cepos)
Kegiatan OPD Dikurangi, Termasuk Bantuan ke Masyarakat
WAMENA-Pemkab Mamberamo Tengah memplotkan RAPBD TA 2024 sebesar Rp 900 Miliar lebih kepada DPRD untuk nantinya ditetapkan dalam peraturan daerah.
Dengan ploting Rp 900 M itu nantinya dana difokuskan pada menyelesaikan 60 persen hibah pemerintah kepada KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
Penjabat Bupati Mamberamo Tengah Manogar Sirait menyatakan ada prioritas-prioritas yang akan dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang nomor 28 tahun 2022, dan peraturan pemerintah nomor 130 tahun 2022, bahwa ada di situ mandatoris spending kemudian ada prioritas untuk kesehatan, pendidikan, Infrastruktur dan ekonomi masyarakat, disamping itu ada surat dari mendagri nomor 900 tertanggal 29 september penegasan surat mendagri tanggal 22 Januari 2023 daerah wajib mengalokasikan dukungan dana untuk Pemilu dan Pemilukada yang bersumber dari APBD.
“Disurat tersebut daerah wajib menyiapkan 40 persen sesuai dengan nota kesepakatan bersama dengan pihak penyelenggara baik KPU, Bawaslu , TNI/Polri , untuk Kabupaten Mamteng 40 Persen itu sudah dialokasikan pada APBD Perubahan TA 2023 dan 60 persen kita alokasikan di APBD Induk TA 2024,”ungkapnya dalam Pembukaan Sidang APBD TA 2024 di Wamena, Kamis (14/12) kemarin.
Akademi Teknologi Laboratorium Medik Papua menyoroti tingginya ancaman tiga penyakit berbahaya di Papua, yakni malaria,…
Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satriya Bimantara, S.IK saat memimpin pendataan kerugian material…
Selain menetapkan tersangka, aparat kepolisian juga masih merangkum sejumlah laporan polisi yang masuk pasca insiden…
Peristiwa ini langsung memicu sorotan tajam lantaran terjadi di lingkungan tempat ibadah, sebuah ruang aman…
Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, menegaskan gereja dan masyarakat sipil tidak boleh menjadi sasaran dalam…
Namun bagi jemaat GKI Pengharapan, persoalan itu jauh lebih dalam daripada sekadar soal tanah dan…