

Penyerahan bantuan PKH dan Sembako tahap II Tahun 2025 dari Kemensos yang disaksikan Bupati Tolikara, Willem Wandik, S.Sos., di Aula Dinas Sosial Kabupaten Tolikara, Rabu (9/7) (Diskominfo Tolikara)
KARUBAGA – Pemerintah Kabupaten Tolikara kembali menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan paket sembako dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Penyerahan bantuan tahap II Tahun 2025 ini berlangsung di Aula Dinas Sosial Kabupaten Tolikara, Rabu (9/7).
Bupati Tolikara, Willem Wandik, S.Sos., dalam sambutannya menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH dan sembako merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan konsumsi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
“Bantuan ini hadir untuk memastikan masyarakat tidak mengalami kekurangan pangan. Bukan hanya beras, gula, kopi, telur, tapi juga bahan pangan lokal seperti ubi, keladi, singkong, dan sayur-sayuran harus tersedia bagi masyarakat Tolikara,” ujar Bupati Wandik.
Bupati juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Menurutnya, titik koordinat penyaluran harus sesuai dengan data nama-nama KPM agar tidak terjadi penyimpangan.
“Penyaluran BLT maupun bantuan lain seperti Dana Desa harus tepat sasaran dan sesuai dengan koordinat yang telah ditetapkan. Jika tidak sesuai, itu bisa menjadi indikasi penyalahgunaan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati meminta adanya evaluasi terhadap kinerja para pendamping Dana Desa, TKSK, dan pendamping PKH. Ia menyoroti perlunya pengawasan dari seluruh elemen, termasuk aparat desa, kepala distrik, dan masyarakat agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.
Page: 1 2
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…