

Komisioner KPU Kabupaten Yahukimo berfoto bersama bupati terpilih, Didimus Yahuli-Esau Miram, Bawaslu dan Muspida serda anggota DPRD usai pleno penetapan yang dilakukan di Swisbell Hotel, Jumat (7/2) (Gamel Cepos)
JAYAPURA – Tugas dari KPUD diseluruh daerah tinggal selangkah lagi. Sisa menyerahkan dokumen penetapan ke DPRD kemudian digelar pleno penetapan. Yang menarik dari Pilkada di wilayah Papua Pegunungan ternyata Kabupaten Yahukimo bisa menjadi pembeda. Bagaimana tidak, tak sedikit yang memprediksi jika Pilkada di kabupaten ini diyakini akan berakhir dengan konflik berdarah-darah.
Bahkan Kapolda ketika itu, Irjend Pol Mathius Fakhiri juga memberi catatan terkait daerah rawan dan potensi – potensi yang mungkin terjadi. Namun siapa sangka jika ending semuanya justru happy. Semua prediksi tersebut terbantahkan. Bahkan kata Kapolres Yahukimo, AKBP Heru tak ada satupun letupan senjata untuk meladeni konflik.
Bisa dibilang pesta demokrasi di Yahukimo tengah mencatat sejarah dan menjadi catatan apik untuk dijadikan contoh bagi daerah lain.
“Kami juga mendapat masukan dan diminta untuk bekerja sesuai aturan sebab jika tidak maka potensi konflik sangat mungkin terjadi. Kami ketika itu langsung meminta komitmen dari para pasangan calon dan hasilnya? dari daerah yang disebut red area bisa kami tuntaskan dengan green area atau menjadi hijau,” beber Ketua KPU Yahukimo, Abakuk Iksomon disela-sela pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Yahukimo di Swisbell Hotel, Jayapura, Jumat (7/2).
Dihadapan muspida dan tamu undangan, ia menyebut bahwa kondisi yang ada saat ini bukan tanpa upaya. Namun begitu ia menyatakan bahwa Yahukimo bisa tetap kondusif hingga pleno penetapan di KPU bukan karena hanya KPU semata melainkan ada kerjasama semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, para tokoh dan juga masyarakat.
“Kami melihat inilah demokrasi sesungguhnya sudah kami tunjukkan ke publik bahwa Yahukimo juga bisa,” imbuhnya. Usai pleno ini ia berharap nantinya bisa direspon oleh lembaga DPRD untuk segera diparipurnakan selanjutnya dilakukan penetapan dalam pleno.
“Kami sampaikan ke pimpinan DPRD semoga segera merespon untuk segera paripurna sebab kami dari pusat juga di desak untuk cepat. Sekali lagi terimakasih kepada para pihak yang sudah ikut membantu lancarnya proses ini,” imbuh Abakuk.
Indonesia sendiri meratifikasi kedua kovenan tersebut pada tahun 2006. Menurut Syufi, kedua instrumen tersebut memberikan…
Menurut Frits, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional objektif dan akuntabel, serta menjunjung tinggi nilai-nilai…
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp563 miliar lebih. Pendapatan transfer sebesar…
Apel dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, didampingi Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige…
Menurutnya, PSN di Papua, termasuk di Merauke, dibangun untuk memenuhi kebutuhan beras daerah. Dalam prosesnya,…
Mentan menegaskan bahwa pembukaan lahan sawah baru merupakan upaya pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas stok…