

Petugas KPPS Kota Jayapura yang dilantik dan diambil sumpah/janji di Auditorium Uncen, Kamis (25/1). Para penyelenggara pemilu di Kota Jayapura ini sudah dicover jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan kabupaten lain juga bisa dicover jaminan sosial ini. (FOTO:Karel/Cepos)
JAYAPURA-Dalam rangka mensukseskan pemilu 2024 Pemerintah pusat bekerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja menyiapkan jaminan sosial bagi penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia termasuk di Papua.
Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Papua, Haryanjas Pasang Kamase, Kamis (25/1) kemarin di Provinsi Papua baru ada 2 KPU yang telah mengcover data Jamsos KPPS, diantaranya KPU Kota Jayapura dan Kabupaten Sarmi.
Menanggapi hal itu Ketua KPU Provinsi Papua Steve Dumbon menyampaikan, semua kabupaten kota akan mengcover Jamsos KPPS. Hanya saja beberapa kabupaten masih melakukan negosiasi dengan pemerintah daerahnya masing-masing.
Diapun mengharapkan KPU kabupaten/kota yang belum mengcover Jamsos KPPS, harus segera mengkoordinasi dengan pemerintah daerahnya masing-masing, sebelum pemilu berlangsung.
“Kalau untuk komisioner KPU sendiri sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan, hanya beberapa Kabupaten memang masih proses negosiasi dengan pemerintah,” kata Steve, Kamis (25/1).
Steve pun berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret terkait Jamsos KPPS, sebab mereka ini tenaga kerja yang wajib dilindungi. “Apalagi jamsos ini kebijakan pemerintah pusat, dalam mengatasi terjadi kecelakaan kerja bagi penyelengara pemilu di Indonesia, sehinga wajib bagi setiap daerah mendukung hal itu,” ujarnya.
Page: 1 2
Dua akademisi ekonomi asal Papua turut memberikan ulasan komprehensif mengenai latar belakang, dampaknya terhadap pasar…
IG diamankan saat mengambil sebuah paket yang sebelumnya telah dicurigai petugas berisi narkotika di…
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan perubahan APBD sekaligus momentum…
Bukan sekadar tentang usia sebuah kampung, tetapi tentang sebuah benih iman yang pertama kali…
Data tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)…
Salah satu perhatian utama Rustan adalah penyaluran bansos yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat…