

Boy Markus Dawir (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA-Calon Walikota Jayapura Boy Markus Dawir atau akrab disapa BMD meminta KPU Kota Jayapura memperhatikan secara baik Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Jayapura.
Pasalnya menurut Paslon Nomor urut 03 ini, DPT Kota Jayapura saat ini masih amburadul. Dimana data yang tertera pada DPT online tidak sesuai dengan domisili pemilih.
“Contoh kasus seperti saya, saya tinggal di Entrop tapi DPT ada di Jaya Asri, bagaimana bisa nama saya ada di TPS Jaya Asri,” ujarnya Rabu (25/9) kemarin kepada Cendrawasih pos.
Penempatan DPT, kata dia, sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi publik. Bila tidak sesuai dengan domisili, maka tingkat partisipasi publik untuk mengikuti pemilu akan semakin rendah.
“Orang akan malas ke TPS kalau namanya dibuang jauh dari tempat tinggal, hal seperti ini sangat rentan terjadi di pemilu Kota Jayapura,” bebernya.
Jika partisipasi publik semakin menurun, maka tentu akan berpengaruh pada kemenangan kandidat. Untuk itu disiah waktu 2 bulan jelang Pemilukada berlangsung data DPT Kota Jayapura harus segera dirubah.
“Kalau memang tidak bisa dirubah 100 persen, minimal 50 persen, karena sangat berpengaruh pada kemenangan kandidat,” ujarnya.
Dikatakan masalah DPT ini sudah diimbau sejak dirinya mendaftar sebagai bakal calon Walikota Jayapura di KPU Kota Jayapura pada, 29 agustus lalu, akan tetapi dari hasil pemantauan lapangan maslah tersebut belum juga diselesaikan.
“Saya sudah ingatkan berkali kali, tapi masih saja tidak digubris, saya harap 2 bulan jelang pemilukada ini berlangsung KPU bisa lakukan perbaikan soal domisili,” imbuhnya.
Penempatan DPT yang tidak sesuai domisili kata mantan DPRP itu menjadi faktor utama munculnya politik uang. Oleh sebab itu KPU sebagai penyelenggara pemilukada di Kota Jayapura wajib memastikan warganya sudah terdata di DPT sesuai domisili masing masing.
“Kota Jayapura ini biasa kita sebut sebagai Dapil angker, ini terjadi karena masyarakat tidak terdata sesuai domisili, sehingga kadang kala namanya dipakai orang lain, ini yang perlu kita hindari,” tandasnya.
Pemuktahiran data pemilih di Kota Jayapura dianggap mudah, karena selain aksesnya yang mudah diamjangkaut tapi juga didukung dengan faktor jaringan yang cukup kuat. Sehingga tidak ada alasan bagi KPU maupun oenyelenggara pemilu lainnya memperbaiki data pemilih.
Page: 1 2
Pemerintah menargetkan pendapatan negara di wilayah Papua pada 2026 sebesar Rp6,7 triliun, yang terdiri atas…
Owen membeberkan bahwa mereka sudah menjajaki dua stadion di Jawa Timur. Dan saat ini masih…
Dari hasil peninjauan, pemerintah menemukan sejumlah aspek yang perlu segera dibenahi, di antaranya sanitasi tempat…
Keputusan ini menjadi pengalaman pertama bagi skuad Persipura. Pada musim-musim sebelumnya, mereka lebih sering menggelar…
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan secara maksimal dalam perencanaan maupun pelaksanaan program.…
Penangkapan bermula saat D.H. menjalani pemeriksaan di Passenger Security Check Point (PSCP) Terminal Keberangkatan Bandara…