

Doren Wakerkwa (FOTO: Elfira/Cepos)
JAYAPURA-Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Papua Doren Wakerkwa menegaskan, Provinsi Papua harus bebas dari korupsi menuju ke pemerintahan yang government. Penyampaian dari Doren ini usai dirinya membuka pelatihan calon penyuluhan antikorupsi (Pelapor) Provinsi Papua di Jayapura pada, Senin (18/7) lalu.
“Papua harus bebas dari korupsi menuju ke pemerintahan yang good government, kalau ada proyek yang tidak berjalan maka pertanyakan hal tersebut ke pemeritah setempat. Harus memberikan Pendidikan pembelajaran kepada seorang pimpinan, ajak dia ke arah yang benar, jangan saling menjatuhkan,” kata Doren.
Dikatakan Doren, pemekaran Provinsi sudah jadi DOB. Dengan demikian, ruang lingkup korupsi akan menjadi sempit. Sebab, pelayanan pemeritahan akan digenjot di daerah daerah di beberapa wilayah DOB tersebut.
“Di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe luar biasa dalam rangka pengendalian anggaran dan dalam rangka evaluasi anggaran. Sehingga itu, harus melaksanakan tugas di Papua dengan bijak untuk membantu masyarakat Papua,” ucapnya.
Sebelumnya Doren menyebut tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara yang dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan meningkatnya ketimpangan pendapatan.
“Korupsi menjadi momok yang sangat menakutkan dan membahayakan proses pembangunan, berdampak terhadap menurunya tingkat kebahagian masyarakat di suatu negara,” kata Doren. (fia/tri)
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…