Categories: PAPUA TENGAH

Dinkes Papua Ingatkan Layanan Kesehatan Tidak Boleh Terlantarkan Pasien

JAYAPURA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua bakal sosialisasikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat Papua. Sebagaimana biayanya ditanggung oleh pemerintah.

“Tugas kita adalah mensosialisasikan hak hak itu agar peserta bisa mengerti agar mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis yang ditanggung oleh pemerintah,” kata  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame kepada Cenderawasih Pos, Senin (20/3).

Selain itu kata Robby, sekarang orang Papua sudah bisa hanya menggunakan KTP atau kartu keluarga untuk berobat. Sebagaimana pemerintah sudah menanggung 95-119 persen peserta BPJS di 29 kabupaten/kota.

“Seluruh orang Papua sudah ditanggung oleh BPJS, jadi orang Papua kalau mau berobat cukup dengan memperlihatkan KTP saja,” ucapnya.

Sehingga itu kata Robby, sekarang tidak ada alasan lagi bagi setiap orang sakit untuk tidak dilayani saat berobat.

“Juga tidak ada alasan bagi warga untuk tidak mau berobat karena tidak ada biaya. Sebab, biaya sudah disediakan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Robby juga mengingatkan, tidak ada alasan lagi bagi pihak rumah sakit maupun Puskesmas mempersulit pasien yang sakit.

“Ketika masyarakat datang berobat di layanan kesehatan harus dilayani dengan baik, tidak boleh terlantarkan pasien. Dan masyarakat juga tidak ada alasan untuk tidak mau berobat saat sakit, karena pelayanan kesehatan digratiskan,”Pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Provinsi Papua sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Terhitung sejak 1 Maret 2023, sebanyak 1.068.241 jiwa penduduk Provinsi Papua telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 1.036.568 jiwa atau sebesar lebih 95%.

Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Provinsi Papua telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan. (fia/gin)

newsportal

Recent Posts

Di Timika, Bocah Dititip Malah Dicabuli

​​Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…

7 hours ago

Demi Kepastian Hukum Undang-undang TNI Harus Direvisi

Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…

8 hours ago

DPD PDIP Papua Tegas Tolak MBG, PSN, dan Kopdes

Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…

14 hours ago

Target Tahun 2028, Matangkan Persiapan dari Administrasi, Regulasi hingga Anggaran

Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…

2 days ago

Rawan Cerai, Anak Muda Jangan Buru-buru Menikah

Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…

2 days ago

Jelang Kunjungan Mendagri Kabupaten Jayapura Benahi Wajah Daerah

Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…

2 days ago