

JAYAPURA- Disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri bahwa persentase penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah mencapai 98 persen. Dengan hasil 98 persen hingga akhir Maret, merupakan salah satu peningkatan pelaporan dari para pejabat eselon III, bendahara dan Pokja.
Pemerintah Provinsi Papua disebutkan telah mengalami sedikit peningkatan persentase pelaporan dari tahun sebelumnya di 2018. Dengan hasil ini, para pejabat dinilai memiliki kesadaran dalam menjalankan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang telah dicanangkan dan dilaksanakan di bawah bimbingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Di tahun ini, untuk LHKPN bagi yang belum melaporkan, kita sudah terus memacu agar mereka melaporkan LHKPN-nya,” ujar Elysa Auri kepada Cenderawasih Pos, Senin (8/4) kemarin.
Untuk Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua, diketahui masih terdapat 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum melaporkan. Sementara sisanya, sudah diserahkan semua laporannya.
“Kami hanya berharap, mudah-mudahan ini tidak mengganggu posisi dari pada tingkat pelayanan Pemeritah Provinsi Papua bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, soal pelaporan aset kendaraan dinas, Auri menyebutkan bahwa sampai dengan minggu sebelumnya, masih terdapat 9 Organisasi Perangkat Daerah yang baru melaporkan data aset kendaraannya.
“Untuk itu, kami terus mengimbau melalui surat maupun SMS, sehingga OPD yang belum melaporkan data aset kendaraannya, bisa melaporkan,’’pungakasnya. (gr/ary)
Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa seluruh hasil operasi ini merupakan bentuk transparansi…
Kapolres Jayawijaya, melalui Kasat Reskrim Polres Jayawijaya Iptu Marcelino Rumambi, SH, MH menyatakan, peningkatan intensitas…
Korban diketahui bernama Abdul Rozas (29). Berdasarkan informasi yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)…
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Merauke berhasil mengungkap kasus pengeroyokan terhadap seorang pengunjung KFC yang…
Kepala Unit penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Wamena, Fitrajaya Siwu menjelaskan bahwa penghentian operasional…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong dilakukannya investigasi atas kasus tewasnya seorang ibu…