JAYAPURA-Pejabat Walikota Jayapura Dr Frans Pekey berharap kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, supaya lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. KPU Kota Jayapura yang saat ini diisi wajah baru usai dilantik di Jakarta beberapa waktu lalu, harus bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya.
Misalnya dengan mengantisipasi potensi-potensi gangguan yang bisa terjadi pada setiap tahapan persiapan Pilkada, termasuk yang bisa menimbulkan gangguan jalannya proses pemilihan kepala daerah di Kota Jayapura.
“Saya pikir itu sudah sesuai dengan PKPU pentahapannya Pilkada sudah dimulai sekitar tanggal 16 atau 17 Mei, dimulai dari seleksi PPD, Jadi tahapan itu biarlah penyelenggara pemilu yang melakukannya dengan KPU,” kata Frans Pekey, Jumat (19/4).
Dia mengakui KPU Kota Jayapura saat ini baru diisi oleh anggota-anggota baru yang baru dilantik dan juga baru melaksanakan tugasnya. Tentu hal ini butuh penyesuaian dan adaptasi terutama terkait dengan aturan yang berlaku di dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kota Jayapura.
Karena itu sekali lagi dia menekankan pentingnya sikap profesionalisme, independen dan proporsional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu.
“KPU Kota Jayapura ini kan semua anggota baru, baru dilantik dan baru menjalankan tugasnya.
Karena itu saya berharap mereka harus bekerja secara profesional, dan proposional, dan independen” ujarnya.
Hal yang menjadi penekanannya mulai dari rekrutmen, PPD PPS, KPPS. Hal itu perlu belajar dari pengalaman sebelumnya terutama pada pemilihan umum 14 Februari lalu. Kemudian belajar dari pengalaman buruk yang pernah terjadi pada Pemilu 2019. Menurutnya hal-hal ini menjadi catatan penting bagi penyelenggara, dalam hal ini KPU, untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Itu saya berharap sekali dan belajar dari pengalaman pemilu 14 Februari 2024. Jadi rekrut PPD, secara baik dan juga harus memiliki integritas tinggi. Supaya tahapan-tahapan itu, tidak dinodai, kemudian menjadi kendala ataupun juga keterlambatan, pada tahapan-tahapan berikutnya harus diatasi,” ujarnya.
“Kita punya pengalaman buruk di 2019, pada hari H pada saat pencoblosan dan juga pengalaman buruk pada saat 2024 Februari pada saat penghitungan suara di tingkat distrik, yang berdampak pada pleno KPU Kota Jayapura. Belajar dari pengalaman itu saya berharap KPU bisa memperbaiknya mulai dari proses rekrutmen penyelenggara tingkat bawah”tambahnya. (roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos