Categories: SEPAKBOLA DUNIA

Langgar Aturan Financial Fair Play, Everton Dihukum Pengurangan 10 Poin

KABAR kurang mengenakkan datang dari klub Liga Primer InggrisEverton. Mereka mendapat pengurangan 10 poin musim ini karena melanggar profitability and sustainability rules (PSR) Liga Premier.

Klub tersebut awalnya digugat ke komisi independen pada maret 2023 ini atas dugaan pelanggaran PSR untuk musim 2021-2022 dan sidang atas kasus tersebut telah dilaksanakan bulan lalu.

Melalui laman resmi Everton FC, penyelidikan itu menghasilkan kesimpulan bahwa Everton alami kerugian finansial sebesar £124,5 juta.

Dimana nilai itu melebihi batas yang ditetapkan PSR atau yang bisa kita kenal Financial Fair Play (FFP) Liga Inggris yaitu sebesar £105 juta.

Pada awalnya, Liga Inggris sempat merekomendasikan pengurangan 12 poin untuk klub merseyside biru itu, seperti yang dilansir Telegraph Sport.

Namun, mereka baru saja mengonfirmasi bahwa klub yang bermarkas di Goodison Park itu diganjar hukuman pengurangan 10 poin.

Alhasil tim asuhan Sean Dyche kini melorot ke peringkat 19 klasemen, dari sebelumnya bertengger di urutan 14 klasemen dengan perolehan 14 poin.

Hasil itu membuat mereka hanya mengoleksi 4 poin saja, dan hanya terpaut minus 18 gol dari tim juru kunci, Burnley.

Pernyataan resmi dari Liga Primer berbunyi: “Komisi independen telah menjatuhkan hukuman pengurangan langsung sebesar 10 poin kepada Everton FC karena pelanggaran aturan profitabilitas dan keberlanjutan (PSR) Liga Primer.”

Pihak klub dan para petinggi yang mengetahui kabar tersebut merasa terguncang karena menerima pinalti poin terbesar dalam Sejarah Liga Primer dan berjanji untuk mengajukan banding ke dewan kompetisi, dikutip dari laman resmi Everton FC.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos
Tags: Liga Premier

Recent Posts

Di Timika, Bocah Dititip Malah Dicabuli

​​Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…

3 hours ago

Demi Kepastian Hukum Undang-undang TNI Harus Direvisi

Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…

4 hours ago

DPD PDIP Papua Tegas Tolak MBG, PSN, dan Kopdes

Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…

10 hours ago

Target Tahun 2028, Matangkan Persiapan dari Administrasi, Regulasi hingga Anggaran

Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…

2 days ago

Rawan Cerai, Anak Muda Jangan Buru-buru Menikah

Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…

2 days ago

Jelang Kunjungan Mendagri Kabupaten Jayapura Benahi Wajah Daerah

Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…

2 days ago