Menyikapi hal itu, Tito langsung meminta kepala daerah terkait untuk mencabut surat edaran tersebut. Ia menilai kebijakan itu memicu salah tafsir di tengah masyarakat hingga terjadi panic buying. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diminta segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Tujuannya agar masyarakat tidak lagi diliputi kekhawatiran soal ketersediaan BBM.
“Tegaskan ke masyarakat bahwa stok BBM dan gas dalam kondisi aman dan mencukupi,” tegasnya. Pemerintah berharap, setelah pencabutan aturan tersebut disertai sosialisasi yang jelas, kondisi di lapangan bisa kembali normal dan antrean di SPBU berangsur terurai. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Program penanaman kakao dan kopi ini merupakan implementasi visi-misi strategis Bupati Tolikara. Program lintas sektor…
Gubernur Papua Pegunungan Dr(HC), John Tabo, SE, M,B.A meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera mempercepat…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Lantas, Iptu Sipora Persila Samon, S.Sos. ,menyatakan, Kegiatan menyasar pengendara yang…
Kasi Humas Polres Mimika, Iptu Hempy Ona, mengonfirmasi bahwa peristiwa yang terjadi sekitar pukul 14.10…
Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa menegaskan, keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama dalam…
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan, pembangunan sumber…