

Menkeu - Purbaya
JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dana THR untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, hingga pensiunan akan mulai disalurkan bertahap pada minggu ini.
Berdasarkan kabar yang beredar, THR akan mulai disalurkan pada Kamis, 26 Februari 2026. “Minggu pertama puasa. Bentar lagi,” ujar Menkeu Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI pada Rabu (18/2).
Meski begitu, penyaluran ini membutuhkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto melalui peraturan pemerintah (PP). Namun, hingga kini Presiden Prabowo masih melakukan kunjungan kenegaraan ke Yordania setelah sebelumnya berkunjung ke Amerika Serikat (AS).
“Kan sedang diproses. Nanti begitu presiden pulang mungkin Presiden akan umumkan,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (24/2).
Sementara itu, Presiden Prabowo diperkirakan baru akan tiba di Tanah Air pada akhir pekan ini. Alhasil, distribusi diperkirakan baru bisa disalurkan pada minggu depan. Menkeu Purbaya sendiri sempat menegaskan bahwa anggarannya sudah disiapkan. Adapun, total anggarannya mencapai Rp 55 triliun. “Dana-dana sudah siap,” ungkap Purbaya.
Di sisi lain, THR sendiri wajib dibayarkan secara penuh dan tidak diperkenankan untuk dicicil. Pemerintah menegaskan akan menindak tegas perusahaan yang berupaya menghindari kewajiban tersebut. Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, pembayaran THR harus dilakukan sekaligus tanpa skema angsuran.
Page: 1 2
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…