

Sejumlah orang perwakilan dari Mabes TNI AD, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI (GM FKKPI), perwakilan 13 Federasi Serikat Pekerja, perwakilan elemen universitas, perwakilan Nahdlatul Ulama
JAKARTA-Sejumlah orang perwakilan dari Mabes TNI AD, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI (GM FKKPI), perwakilan 13 Federasi Serikat Pekerja, perwakilan elemen universitas, perwakilan Nahdlatul Ulama serta perwakilan Perusahaan swasta hari ini mendatangi Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta Pusat terkait ditutupnya akses pemindahan kapitasi BPJS.
Kedatangan ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan untuk menggelar audiensi. Sebab, mereka mengaku kesulitan karena telah ditutupnya akses pemindahan kapitasi melalui Mobile JKN. Hal ini semakin mempersulit pelayanan kesehatan kepada para peserta.
Perwakilan Mabes TNI Brigjen Gunawan turut hadir di ruang tunggu receptionist, Ia merasa kecewa karena tidak ada perwakilan BPJS yang datang mengkonfirmasi pertemuan yang sebelumnya dilayangkan melalui surat.
“Ada sejumlah pasien BPJS dari organisasi afiliasi TNI AD yang telah mendapatkan konfirmasi bahwa atas kerja sama dengan PT Kimia Farma Diagnostika, mereka tidak dapat memindahkan kepesertaanya serta tidak mendapatkan layanan di Klinik-klinik Kimia Farma akibat keputusan sepihak yang dilakukan BPJS”, kata Gunawan di Kantor Pusat BPJS, Jakarta, Jumat (20/10)
Hal senada juga diungkapkan oleh, Sekjen FSP Farmasi dan Kesehatan Indonesia, Citra R. Prayitno menyampaikan kekesalannya karena penutupan akses sepihak tersebut.
“Kami meminta kemudahan layanan melalui aplikasi JKN manfaatnya dapat dikembalikan seperti semula. Agar masyarakat mendapat kemudahan saat ingin berpindah faskes,” tegas Citra.
Penutupan akses dilakukan secara sepihak dan tanpa melalui sosialisasi yang cukup (dalam hal ini terbukti tidakadanya pemberitahuan baik melalui surat resmi maupun kanal media sosial BPJS Kesehatan), mengindikasikan terjadi sebuah arogansi yang tidak berpihak kepada masyarakat selaku peserta yang berkontirbusi dalam menghidupkan BPJS Kesehatan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari pihak BPJS Kesehatan perihal penutupan akses pemindahan kapitasi BPJS tersebut.(*)
Sumber : Jawapos
Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mengatakan pembahasan tindak lanjut akan dilakukan oleh masing-masing…
Regulasi ini mencakup empat (4) Raperda kategori APBD dan Delapan (8) Raperda Non-APBD guna…
Putusan Majelis Hakim Tipikor Jayapura tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yang…
Sejumlah mama Papua datang dari berbagai Distrik di Kota Jayapura mengenakan sandal jepit, menggandeng…
Kepala Puskesmas (Kapus) Mopah Baru Severina SH. Wiratwanti menyampaikan, stok obat, terutama jenis obat yang…
Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda menyatakan musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan ini dimulai dari…