71 Tokoh Sampaikan Sikap

Desak Operasi Penundaan Pemilu Dihentikan

JAKARTA-Penolakan terhadap upaya penundaan Pemilu 2024 terus bergema. Sebanyak 71 tokoh yang terdiri atas akademisi, aktivis, hingga budayawan berkumpul menyampaikan sikap tegas tersebut.

Para tokoh itu, antara lain, Tamrin Amal Tamagola, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti. Kemudian, ada juga Hadar Nafis Gumay, Busyro Muqoddas, hingga Usman Hamid.

Hadar selaku pendiri Netgrit mengatakan, wacana penundaan pemilu harus terus dikawal. Sebab, meski sejumlah tokoh menyatakan komitmennya untuk melanjutkan Pemilu 2024, faktanya upaya konkret belum terlihat.

Hal itu, lanjut dia, bisa diukur dari belum adanya progres persiapan yang jelas dari tahapan Pemilu 2024. Bahkan, pembahasan peraturan KPU tentang tahapan belum mendapat jadwal. Nominal anggaran pemilu juga belum jelas, kendati tahapan akan dimulai Juni.

’’Kalau mereka gak cukup serius menetapkan dana (pemilu) dan mengalokasikan waktu konsultasi, jadi pertanyaan besar,’’ ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta kemarin (16/3).

Hadar berharap komitmen sejumlah elite benar-benar dibuktikan dengan segera membahas persiapan pemilu. Sebab, tanpa komitmen yang jelas, tahapan pemilu akan terimbas. ’’Kalau gak serius, bisa berantakan dan penundaan bisa benar-benar terjadi,’’ imbuhnya.

Akademisi Universitas Gadjah Mada Zaenal Arifin Mochtar menambahkan, operasi penundaan pemilu dengan melumpuhkan tahapan harus mendapatkan atensi. Sebab, skenario itu bisa menjadi nyata jika tahapan pemilu benar-benar terhambat.

’’Seketika tercipta seakan-akan alasan objektif, rasional, dan konstitusional untuk mengubah pasal 22 E (UUD 1945),’’ ujarnya. Zaenal meminta publik juga mengawal proses yang berlangsung di tataran teknis. Terutama pembahasan di dewan.

Dia mengingatkan elite politik di Indonesia untuk menghentikan segala upaya untuk menunda pemilu. Zaenal mengingatkan, kasus-kasus perpanjangan jabatan di beberapa negara demokrasi kerap berakhir buruk. Yang terbaru Republik Guinea yang berujung kudeta. ’’Indonesia bisa masuk ke dalam skenario yang sangat tidak diinginkan,’’ ucapnya mengingatkan.

Busyro yang juga ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengkritik keras para pengusul penundaan pemilu. Dia menyebutnya sebagai keledai politik yang tak punya malu. Sebab, menggunakan klaim dukungan publik untuk memenuhi hasrat kekuasaannya.

Dia mengingatkan para elite yang menghendaki itu untuk tidak nekat dan memaksakan kehendaknya. ’’Masyarakat ada batas kesabarannya,’’ tuturnya. (far/c17/bay/JPG)