

Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey, M.Si,bersama Waket I Kota Jayapura Jhon Y Betaubun, SH.,MH. (FOTO: Priyadi/Cepos)
JAYAPURA-Penjabat Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si, mengatakan, sejak dulu sampai dengan hari ini, yang jelas seluruh masyarakat Kota Jayapura berkomitmen untuk menciptakan kota aman dan damai. Karena itu, aksi demo atau penyampaian aspirasi yang anarkis atau tidak sesuai aturan hingga menyebabkan gangguan kamtibmas tidak boleh dilakukan di Kota Jayapura.
“Kota Jayapura adalah kota yang nyaman, sehingga semua komponen masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk merawat, menjaga Kota Jayapura sebagai kota yang aman dan damai, jika saja memang ada penyampaian aspirasi atau demo, lakukanlah dengan baik, menyampaikan aspirasi dengan cara terhormat melalui jalur-jalur yang ada,”ungkap Frans Pekey kemarin.
Menurutnya, penyampaian aspirasi bisa dilakukan lewat perwakilan DPR/DPRD, sehingga tidak boleh melakukan secara anarkis. Selain itu juga sudah dilakukan antisipasi oleh Forkopimda bersama dengan aparat keamanan. “Apalagi Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua bukan hanya menjadi tugas atau atensi dari pemerintah wali kota, DPRD Kota Jayapura dan Forkopimda tetapi juga tanggung jawab Pemprov Papua punya tanggung jawab sama-sama,” lanjutnya.
Diakui, ada langkah-langkah antisipasi yang dilakukan bersama Forkopimda dalam menyikapi situasi yang terjadi, seperti adanya penyampaian aspirasi terkait masalah kasus yang dialami pejabat di Papua yang memang membuat warga panik, sehingga ini juga menjadi perhatian serius Pemkot Jayapura.
Frans Pekey juga menekankan jangan ada lagi demo yang mengarah anarkis seperti tahun 2019 lalu, sehingga demo yang mengarah anarkis tidak pernah akan diizinkan anarkis kedua kali, karena itu pendekatan yang dilakukan juga berbeda dan pendemo akan dibatasi oleh areal tertentu apalagi dari abepura ke pusat Kota Jayapura.
Oleh karena itu, diminta kepada aparat kepolisian jika memang ada aksi demo atau penyampaian aspirasi yang tidak sesuai aturan dan membuat resah masyarakat tentu aparat bisa menindak secara tegas dan terukur. Dengan demikian, tidak ada lagi hal yang tidak diinginkan di Kota Jayapura seperti di tahun 2019.(dil/tri)
Ia merinci, kebutuhan tenaga ATLM di masing-masing wilayah cukup tinggi. Papua Pegunungan menjadi daerah dengan…
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tak lagi dipandang sebagai tempat akhir dari perjalanan hidup seseorang, melainkan sebuah…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan…
Kasubdit IV Tipidter Polda Papua, Kompol Agus Ferinando Pombos, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir…
Untuk mencapai pintu rimba, kami memilih menggunakan kendaraan milik warga. Pilihan ini bukan tanpa alasan.…
BPS Provinsi Papua, Emi Puspitarini, di Jayapura, Senin, mengatakan komoditas kayu masih menjadi penyumbang terbesar…