Jusuf Kalla Sebut Dunia Menuju Era Deglobalisasi: Sakitnya Bukan di Indonesia saja

JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menilai dunia saat ini sedang bergeser dari era globalisasi menuju deglobalisasi. Perubahan ini ditandai dengan semakin besarnya peran negara dalam mengatur aktivitas ekonomi atau yang biasa disebut state capitalism.

Dalam pidatonya pada The 2026 Asia Grassroots Forum by Amartha di Jakarta, Kamis (4/6), JK mengatakan, perubahan tersebut terjadi di tengah perlambatan ekonomi global yang dipicu berbagai konflik geopolitik, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan.

“Kebetulan sekarang kita lagi sakit. Saya bicara sekarang pada saat kita sakit. Sakitnya bukan di Indonesia saja, hampir di seluruh dunia sakit, masalah keuangan ini,” kata JK.

Menurut dia, perubahan cara dunia mengelola ekonomi merupakan siklus yang terjadi setiap beberapa dekade. Ia menuturkan, jika sebelumnya dunia bergerak dalam arus globalisasi yang mendorong perdagangan dan investasi lintas negara secara lebih terbuka, kini banyak negara justru memperkuat kebijakan proteksionisme dan intervensi pemerintah dalam perekonomian.

“Kalau sebelumnya kita sangat kenal globalisasi, sekarang orang bergerak ke deglobalisasi,” ujarnya. JK menjelaskan, tren tersebut terlihat dari semakin besarnya campur tangan pemerintah dalam perdagangan dan pengelolaan industri strategis. Ia menyebut, Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung utama pasar bebas, kata dia, kini menerapkan tarif impor tinggi terhadap berbagai produk untuk melindungi industri domestik.

Sementara di Indonesia, lanjut dia, peran negara juga semakin kuat dalam pengelolaan komoditas strategis, antara lain melalui pengaturan ekspor satu pintu komoditas batu bara, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), dan ferroalloy. Di tengah perubahan tersebut, JK menekankan pentingnya keseimbangan peran antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, pemerintah memiliki tugas menyediakan regulasi, infrastruktur, dan pengawasan, sementara dunia usaha berperan menciptakan investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat.

JK juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan. Ia menyebut, ketika masyarakat memiliki pendapatan yang cukup, konsumsi akan meningkat dan pada akhirnya mendorong aktivitas ekonomi. Ia menambahkan penguatan sektor usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga pergerakan ekonomi di tengah kondisi global yang tidak menentu. (*/JawaPos.com -)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q