

Wakil Presiden Ma’ruf Amin
Penerapannya Jangan Asal Pilih Vendor Katering
JAKARTA – Penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis untuk siswa terus menuai sorotan. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan rencana itu baru sebatas wacana. Belum ada Keputusan mengenai alokasi baru dana BOS, termasuk apakah akan dipakai untuk program unggulan Capres Prabowo itu.
Keterangan tersebut disampaikan Ma’ruf di sela kunjungan kerja di Rajeg, Kabupaten Tangerang kemarin (7/3). Ma’ruf mengakui bahwa pemerintah sudah mulai membahas anggaran 2025. Pasalnya APBN 2025 nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah yang baru. ’’Tetapi penetapannya (APBN 2025) oleh pemerintah sekarang,’’ katanya.
Dia menyampaikan Presiden Jokowi memang memberikan arahan supaya APBN 2025 dirancang untuk mengantisipasi program-program pemerintahan yang baru nanti. Termasuk untuk program makan siang gratis bagi para siswa. Tetapi Ma’ruf menegaskan belum diputuskan apakah program unggulan Capres Prabowo itu apakah menggunakan dana BOS atau anggaran pendidikan lainnya.
’’Saya kira (dana BOS untuk program makan siang gratis) wacana yang muncul begitu saja,’’ katanya. Karena secara resmi pemerintah belum memutuskan apapun soal dana BOS untuk tahun-tahun mendatang. Penggunaan dana BOS masih seperti selama ini. Seperti belanja operasional sekolah dan sebagian untuk gaji guru honorer.
Program makan siang gratis juga jadi bahan dalam diskusi tren kelaparan di kalangan anak-anak jenjang PAUD oleh Foodbank of Indonesia (FOI) di Jakarta kemarin. Dewan Pakar FOI sekaligus guru besar pangan dan gizi IPB Ahmad Sulaeman khawatir jika program makan siang gratis menggunakan dana BOS akan memiliki dampak lain.
Page: 1 2
Polres Jayapura memastikan akan menindak tegas setiap kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oknum sopir taksi…
Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung mengatakan DPRK Kabupaten Jayapura telah menyerahkan sebanyak 35 rekomendasi…
Perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) ke-76 yang dipusatkan…
Dalam seruan tersebut, KWI menilai situasi sosial di Indonesia menunjukkan adanya luka sosial yang semakin…
Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal…
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…