Categories: NASIONAL

Belum Putuskan Penggunaan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis

’’Sekarang ini sekolah di sekolah negeri gratis, karena ada dana BOS,’’ tuturnya. Dia khawatir ketika sebagian dana BOS digunakan untuk makan gratis, sekolah di sekolahan negeri tidak gratis lagi. Efek lainnya bisa memicu putus sekolah bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Sulaeman mengatakan program makan siang untuk anak-anak sekolah juga diterapkan di negara lain. Dia mencontohkan di AS juga ada yang menjalankan program itu. Tetapi tidak sepenuhnya gratis. Di negara maju itu, program makan siang diterapkan secara subsidi silang. Siswa dari keluarga tidak mampu digratiskan. Sedangkan untuk yang mampu dikenai uang iuran tersendiri untuk makan siang.

Dia berpesan ketika program makan siang gratis itu dijalankan, harus bisa melibatkan masyarakat atau warga sekitar sekolah setempat. Pemerintah tidak boleh begitu saja membuka tender terhadap perusahaan katering. Karena bisa berpotensi memicu keracunan karena makanan tidak layak konsumsi. Dia memiliki pengalaman terjun memeriksa kasus keracunan dari program makan bersama di sekolah. Ternyata dipicu pengolahan makanan yang tidak tepat.

Psikolog yang juga Dewan Pakar FOI Risatianti Kolopaking mengatakan pemerintah sebaiknya tidak menggunakan narasi makan siang gratis. Program itu bisa menggunakan nama makan siang bersama atau tambahan gizi untuk siswa.

Karena ketika ada kata gratis, secara psikologi akan berpengaruh pada sikap orang tua. ’’Orang tua akan meremehkan. Ah tidak usah masak, nanti ada makan gratis di sekolah,’’ katanya. Padahal di setiap keluarga perlu dibangun budaya pangan yang baik. Diantaranya adalah mengawali sekolah dengan sarapan sehat yang dibuat di rumah masing-masing. Siswa tidak dianjurkan jajan sembarangan. (wan)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Baru Capai 22,16 Persen, Siapkan Kebijakan Bagi Warga yang Tidak MampuBaru Capai 22,16 Persen, Siapkan Kebijakan Bagi Warga yang Tidak Mampu

Baru Capai 22,16 Persen, Siapkan Kebijakan Bagi Warga yang Tidak Mampu

  Hingga 21 Juli 2026, realisasi penerimaan retribusi sampah rumah tangga di Kota Jayapura baru…

15 hours ago

TPNPB-OPM Didesak Tunjukkan Bukti

Pihak keluarga mendesak untuk segera disampaikan karena pihak keluarga tidak menerima jika tindakan TPNPB OPM…

16 hours ago

Pasar Terapung Jadi Daya Tarik Utama

   Konsep pasar terapung yang memanfaatkan perahu-perahu sebagai lapak jualan menghadirkan suasana berbeda dibandingkan pasar…

17 hours ago

Terduga Maling Ayam di Tabanan Tewas Dimassa Viral di Medsos

Amuk massa yang tak terkendali tidak hanya membuat KD meninggal dunia di lokasi kejadian akibat…

18 hours ago

Berawal dari Melihat Ortu Siswa Habiskan Waktu dengan Ngobrol

Perjalanan itu dimulai sekitar akhir 2015 hingga awal 2016. Saat itu, Mamik yang masih berprofesi…

19 hours ago

Pelayanan Dukcapil Diserbu Warga, Dokumen Diurus Langsung Jadi

  Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat yang memanfaatkan…

20 hours ago