Minta Natalius Pigai Selesaikan Persoalan HAM Masa Lalu dan Saat Ini

JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko H2IP) Yusril Ihza Mahendra meminta Menteri HAM Natalius Pigai dapat membangun kesadaran HAM yang lebih tinggi di tengah-tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Yusril dalam acara Rapat Konsolidasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

 “Pak Natalius Pigai seorang aktivis HAM yang diangkat oleh bapak Presiden sebagai menteri yang menangani urusan HAM, kita berharap beliau betul-betul dengan jajaran kementeriannya akan mampu membangun kesadaran yang lebih tinggi dalam menegakkan hak asasi manusia,” kata Yusril.

Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) ini meyakini, Natalius Pigai mampu menyelesaikan persoalan HAM. Mengingat, Natalius Pigai merupakan aktivis dan juga mantan Komisioner Komnas HAM. 

“Melindungi hak asasi manusia dan juga menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang hak asasi manusia yang kita hadapi bersama, baik di masa lalu, masa sekarang, dan pencegahan seperti tindak pidana,” ucap Yusril.

Di lain kesempatan, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan, dirinya tidak mempunyai target 100 hari kerja setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengaku mempunyai program dalam keadaan darurat dalam mengawal pemerintahan periode 2024-2029.

“Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat, bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” ujar Pigai saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

 Mantan aktivis HAM itu menyebut, jika dirinya mempunyai target kerja 100 hari, khawatir nantinya tidak akan ada lagi yang membantunya.

  “Nanti kalau 100 hari, hari ke 101 nanti diam semua, nggak ada yang kerja lagi,” urai Pigai.

 Lebih lanjut, Pigai menekankan pihaknya menempatkan sepenuhnya kepada rakyat dalam membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Oleh karena itu, saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emegency dan pasukan saya harus siap, harus siap melayani kebutuhan rakyat semuanya,” pungkasnya. (*/JAWAPOS)