Kemenko PMK Usulkan Nasi Jagung Untuk Diversifikasi Pangan

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MenkoPMK) Muhadjir Effendy kembali menjadi sorotan. Kali ini, Muhadjir mendapat banyak perhatian usai mengusulkan nasi jagung jadi menu dalam program Makan Bergizi.

  Hal ini disampaikannya saat menghadiri panen raya di Jawa Timur. Ia mengatakan, sumber karbohidrat tidak hanya ditemukan pada nasi yang diolah dari beras. Tapi, bisa dari sumber lainnya. Salah satunya jagung.

   Pernyataan ini pun menuai banyak reaksi. Pasalnya, kualitas dari program yang awalnya disebut Makan Siang Gratis dinilai terus menurun. Sebelumnya, sempat beredar bahwa budget program ini hanya sebesar Rp 7500 per sekali makan.

  Ditemui kemarin (5/8), Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengungkapkan, bahwa pernyataan Muhadjir dimaksudkan pada upaya untuk diversifikasi pangan. Apalagi, program ini juga digadang-gadang untuk mendorong diversifikasi pangan lokal.

  “Konteksnya adalah bagaimana kita mendorong diversifikasi pangan. Kan ini juga ada di dalam rencana pangan nasional atau food system transformation Indonesia,” jelasnya.

  Diakuinya, banyak sumber pangan lokal yang mengandung banyak nutrisi. Baik itu kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan  lainnya. Sehingga nantinya, lanjut dia, bisa jadi setiap daerah memiliki menu Makan Bergizi berbeda-beda sesuai dengan kearifan lokal.

  “Tapi pasti nanti depan akan ada ahli gizi yang terlibat untuk memastikan semuanya (dalam program ini,red),” sambungnya.

  Dalam kesempatan tersebut, Nunung turut membahas upaya pemerintah dalam menurunkan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, pemerintah tetap optimis bisa mencapai target 0 persen di sisa waktu pemerintahan saat ini.

  Saat ini, pemerintah pusat dan daerah tengah bahu-membahu dalam meningkatkan upaya penurunan kemiskinan ektrem ini. Pemetaan secara terinci pun telah dilakukan. Untuk wilayah Sumatera misalnya. Pemerintah akan fokus pada daerah pesisir pantai dan masyarakat di sektor pertanian.Saat ini, setidaknya ada 62 kabupaten/kota di Sumatera yang angka kemiskinan ekstremnya di atas rata-rata nasional.

  “Sehingga lima bulan terakhir, sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 bahwa penyelidikan ekstrim 0 persen itu bisa kita lakukan bersama-sama,” ungkapnya.

   Terpisah, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Nota Keuangan, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025, kemarin. Dalam rapat itu dia menyoroti pentingnya mengakomodasi program-program presiden terpilih dalam RAPBN 2025. “Saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 mengakomodasi semua program presiden terpilih, tapi yang paling penting waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia,” ujarnya. (lyn/mia)