DPR Resmi Hapus Tunjangan Perumahan hingga Moratorium Kunker ke Luar Negeri

“Kami sudah menyepakati adanya evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas anggota DPR, dan setelah evaluasi ini, beberapa pos akan dipangkas agar lebih efisien,” ujar Dasco.

Langkah tegas lainnya adalah terkait anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya. Mereka dipastikan tidak lagi menerima hak-hak keuangan yang sebelumnya diberikan.

“Jika ada anggota DPR yang dinonaktifkan partainya, maka secara otomatis hak-hak keuangannya tidak lagi dibayarkan. Ini juga bagian dari penegasan agar tidak ada privilege yang tidak semestinya,” tutur Dasco.

Pernyataan ini disampaikan Pimpinan DPR RI, mengingat tenggat waktu 17+8 Tuntutam Rakyat jatuh pada hari ini. Hal ini setelah berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa atas kondisi negara belakangan ini. (*/JAWAPOS)