Categories: NASIONAL

Kemenhut Tetapkan Tersangka Pembakalan Liar

PONTIANAK-Saat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dihembalang banjir yang terkait erat dengan pembalakan liar, penanganan kasus dugaan illegal logging yang bermuara di Pelabuhan Gresik pada 2 Oktober lalu terus bergulir. Kemarin (1/12), tim Kementerian Kehutanan (Kemenhut) turun ke lapangan untuk melanjutkan proses hukum perkara tersebut.

Dalam perkara itu, Kemenhut bersama kejaksaan telah menetapkan IM, 29, Direktur Utama (Dirut) PT BRN, sebagai tersangka. Dalam waktu dekat, Kemenhut segera melimpahkan perkara ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.Dirjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menjelaskan bahwa potensi kerugian negara akibat pembalakan liar itu mencapai Rp 1,443 miliar.

Jumlah tersebut belum termasuk kerugian lingkungan yang berdampak pada meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi. ”Perhitungan sementara bisa mencapai lebih dari Rp 447 miliar,” jelasnya.

Modus operandi yang dilakukan sangat terorganisir. Mulai dari pemalsuan dokumen, penebangan kayu di luar pemegang hak atas tanah (PHAT), hingga memanipulasi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). ”Membuat kayu ilegal seolah-olah menjadi legal,” ungkapnya.

Tersangka pun akan dijerat dengan pasal berlapis sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. ”Ini sebagai tahap awal saja. Karena belum termasuk menelusuri dugaan pencucian uang dan tersangka lain yang terlibat,” imbuh Direktur Tipidhut Kemenhut Rudianto Saragih.

Hal senada juga disampaikan Direktur D Jampidum Kejagung RI, Sugeng Riyanta. Penetapan tersangka tersebut difokuskan pada beneficial owner atau pemilik manfaat. Sejauh ini, tersangka berperan sebagai otak pelaku, mulai dari proses pembalakan hingga penentuan distribusi ke beberapa wilayah.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Di Timika, Bocah Dititip Malah Dicabuli

​​Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…

4 hours ago

Demi Kepastian Hukum Undang-undang TNI Harus Direvisi

Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…

5 hours ago

DPD PDIP Papua Tegas Tolak MBG, PSN, dan Kopdes

Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…

11 hours ago

Target Tahun 2028, Matangkan Persiapan dari Administrasi, Regulasi hingga Anggaran

Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…

2 days ago

Rawan Cerai, Anak Muda Jangan Buru-buru Menikah

Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…

2 days ago

Jelang Kunjungan Mendagri Kabupaten Jayapura Benahi Wajah Daerah

Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…

2 days ago