Ia menilai respons pegawai sejauh ini positif, terutama soal digitalisasi layanan dan percepatan penyempurnaan sistem internal. Pemerintah berharap pembaruan tersebut dapat menjadi modal untuk memulihkan kepercayaan publik. Meski belum ada keputusan final, ultimatum tersebut membuka kembali perdebatan mengenai efektivitas reformasi birokrasi dan penanganan korupsi dalam sektor kepabeanan.
Di satu sisi, pemerintah memberi kesempatan DJBC untuk berubah. Di sisi lain, bayangan masa lalu kembali menjadi perbandingan yang sulit dihindari. Evaluasi kinerja akan terus dipantau dalam beberapa bulan ke depan. Hasilnya akan menentukan apakah Bea Cukai tetap dipertahankan atau kembali mengalami pembekuan seperti empat dekade lalu. (*/JawaPos.com)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Di depan Bandara Mopah Merauke, petugas mengamankan sebilah parang dan 7 botol miras yang langsung…
Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay, S.I.K., melalui Kasat Reskrim AKP Alamsyah Ali, S.H., M.H., menjelaskan,…
Untuk Papua sendiri dari data Dinas Kesehatan Provinsi Papua mencatat terdapat 23.563 jumlah kasus HIV…
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra menjelaskan, salam kegiatan tersebut, banyak hal…
Menurut Polisi, Iron ditangkap saat melakukan pembakaran terhadap sebuah lapak gorengan di kawasan Ruko Blok…
Kapendam juga menyampaikan bahwa ledakan yang menimbulkan korban jiwa dan luka tersebut kemungkinan berasal dari…