

Prof. Dr. Julius Ary Mollet (foto: Yohana/Cepos)
Khususnya Pemberian Subsidi Langsung dan Swasembada Pangan
JAYAPURA – Lima janji Presiden Prabowo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober lalu harus diterapkan di Papua, khususnya pemberian subsidi langsung dan swasembada pangan.
Sebagaimana lima janji Presiden Prabowo terkait isu ekonomi yaitu pangkas kemiskinan, merombak bantuan masyarakat miskin, swasembada pangan, swasembada energi dan hilirisasi.
Ketua Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Inklusi dan Pengentasan Kemiskinan Papua LPPM Uncen, Prof. Dr. Julius Ary Mollet, SE, MBA, MTDev, Dip. lED, Ph.D mengatakan Papua kerap kali menjadi imbas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat.
“Misalnya harga BBM, memang saat ini pemerintah pusat telah menjalankan program BBM satu harga dengan subsidi. Akan tetapi lebih baik lagi jika subsidi tersebut diberikan langsung kepada penerima,” ucap Julius kepada Cenderawasih Pos, Selasa (29/10).
Lanjutnya, dengan demikian masyarakat bisa langsung menggunakannya. Dan subsidi tersebut bisa tepat sasaran pada mereka yang berhak menerimanya.
Menurutnya, subsidi BBM memiliki beban yang tinggi bagi pemerintah. Sementara pemerintah sedang berupaya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat.
“Akan lebih baik jika subsidi BBM ini ditiadakan, sehingga uang yang tadinya disubsidikan bisa diberikan langsung kepada masyarakat,” kata Julius.
“Jika pemerintah tetap bertahan memberikan subsidi BBM, jarang kan masyarakat ekonomi tingkat bawah atau kategori miskin dapat membeli BBM dengan jumlah banyak. Sementara BBM subsidi banyak digunakan masyarakat kategori mampu, ini juga harus dikaji kembali,” terangnya.
Page: 1 2
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menyatakan evakuasi dilakukan setelah pihak…
Krisis pangan dan air bersih melanda ratusan warga di tiga distrik terisolasi Kabupaten Puncak, Papua…
Seratusan orang yang terdiri dari pelajar dan guru di SMAN 5 Jayapura, diduga keracunan makanan…
Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan Rp311,2 miliar ke kas negara setelah menemukan anomali pada 414…
Kondisi ini diperkirakan kian mengkhawatirkan karena potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada…
Karena itu, Kemenkeu saat ini tengah menghitung kebutuhan tambahan anggaran yang diperlukan untuk menambal kekurangan…