Pemprov Dorong Proteksi Pengusaha Asli Papua
Bupati-Kabupaten-Kaimana-Hasan-Achmad-Aituarauw
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, terkait replikasi pengembangan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Orang Asli Papua (SIKAP OAP) sebagai upaya memperkuat proteksi dan pemberdayaan pengusaha orang asli Papua (OAP).
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kota Jayapura, Rabu (28/1) malam.
Bupati Kaimana, Hasan Achmad, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah lebih dahulu menyiapkan instrumen aplikasi yang secara khusus dirancang untuk melindungi dan memberdayakan pengusaha asli Papua.
Melalui kerja sama ini, Kabupaten Kaimana akan mereplikasi dan menerapkan aplikasi SIKAP OAP di wilayahnya. “Kami ingin melakukan hal yang sama melalui replikasi aplikasi SIKAP OAP,” ujar Hasan.
Menurutnya, penerapan aplikasi tersebut telah mulai berjalan dan menjadi langkah awal yang strategis bagi Kabupaten Kaimana dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi orang asli Papua.
Page: 1 2
Recent Posts
Ketergantungan Pasokan Luar Picu Gejolak Harga Pangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
Aset Kendaraan Dinas Pemprov Papua Masih Bermasalah
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Polisi Diminta Tindak Tegas Pungli di Ruas Jalan Wisata Skori–Puay
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
“Bagi Orang Papua, Menjaga Sagu Sama Dengan Menjaga Kehidupan”
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program Jemput Bola Dukcapil Capai Hasil Positif
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…
Bukan Masalah Stok, Tapi Praktik Kecurangan yang Dibiarkan Masif
Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan…