Jelang Desember Hentikan Aksi Kekerasan

JAYAPURA – Tinggal menghitung hari, umat Kristiani yang ada di Papua akan memasuki bulan Desember. Bulan yang dianggap suci  karena telah berada pada masa advent.  Disini biasanya umat Kristen mulai focus  mempersiapkan diri menyambut perayaan natal dan bisa dipastikan ada banyak agenda ibadah yang akan dilakukan.

Terkait ini seluruh pihak yang selama ini kerap berkonflik baik aparat keamanan maupun kelompok Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) diminta bisa menghormati masa tersebut. “Ada keprihatinan bagi saya maupun teman – teman di DPR dengan sering terjadinya aksi kekerasan selama ini. Terkadang satu pihak tertembak besok ada pihak lain yang juga tertembak,” kata Thomas Sondegau, salah satu anggota Fraksi Demokrat di kantor DPR Papua, Selasa (28/11).

Ia menyampaikan bahwa selama ini DPR tetap memantau perkembangan situasi social dan politik hingga keamanan diberbagai daerah. Ada kekhawatiran karena selama ini konflik yang melibatkan aparat keamanan maupun kelompok TPN OPM tak kunjung reda bahkan cenderung mengalami peningkatan intensitasnya.

“Kami berharap keduanya bisa menghargai bulan natal ini. Mayoritas umat di Papua adalah Kristen dan kami akan menjalankan ibadah bersama keluarga dan sanak family. Kurang tepat rasanya merayakan natal dengan perasaan cemas dan tidak menentu,” tambah Thomas.

Iapun mengaku memonitor perkembangan terkait tewasnya empat anggota TNI di Distrik Paro, Nduga beberapa hari lalu. Thomas melihat pastinya ada duka yang mendalam sebab para korban tentu memiliki anak istri yang selalu menunggu kepulangan.

“Saya turut berduka atas insiden tersebut dan sulit rasanya menghindar dari situasi saling serang nantinya,” beber Thomas. Ketegangan ini menurutnya diprediksi akan berlanjut dan yang merasa terancam adalah masyarakat sipil di kampung – kampung. “Tapi sekali lagi tolong hargai moment Desember yang penuh kebahagiaan ini,” ajaknya.

Ia tak mau ada yang merasakan kedukaan disaat bulan berkumpul dan beribadah bersama keluarga. “Yang berhak mengambil nyawa orang adalah Tuhan. Kalau kita memaksakan itu sama artinya mengambil kewenangan Tuhan dan tidak ada agama apapun yang membenarkan itu,” imbuhnya.

Ia meminta pemerintah daerah juga segera berinisiatif untuk memikirkan situasi keamanan daerah. “Pemda sebagai pemegang komando keamanan daerah harus ikut memikirkan. Tidak mungkin setiap tahun jatuh korban di daerah yang dipimpinnya. Kita perlu sama – sama mencarikan solusi untuk ini,” tutupnya. (ade/wen)