Ditambahkan bahwa pendataan OAP harus melibatkan lembaga adat, gereja, pemerintah kampung, akademisi, dan tokoh masyarakat agar data yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial dan benar-benar menjadi dasar kebijakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” jelasnya.
Yang tak kalah penting Kossay menegaskan bahwa keberhasilan Otonomi Khusus Papua tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran ataupun kelengkapan data, tetapi oleh sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat Orang Asli Papua. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Puskesmas Rimba Jaya yang berlokasi di Lepro, Kelurahan Rimba Jaya, Merauke, berada dalam satu kawasan…
Berdasarkan data tahun 2025, prevalensi stunting di Kabupaten Merauke tercatat 17,4 persen atau sebanyak 1.462…
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH menyatakan saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menfokuskan pembangunan…
Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menegaskan bahwa Camporee Pathfinder Arafura International 2026 menjadi wadah…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Iptu Marcelino Rumambi, SH, MH membenarkan adanya kebakaran tersebut yang…
Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Mimika, Iptu Hempy Ona, mengonfirmasi bahwa kecelakaan ini melibatkan satu…