Ditambahkan bahwa pendataan OAP harus melibatkan lembaga adat, gereja, pemerintah kampung, akademisi, dan tokoh masyarakat agar data yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial dan benar-benar menjadi dasar kebijakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” jelasnya.
Yang tak kalah penting Kossay menegaskan bahwa keberhasilan Otonomi Khusus Papua tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran ataupun kelengkapan data, tetapi oleh sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat Orang Asli Papua. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Setiap empat jam sekali, alarm sunyi di benak Rizki berdering. Tidak peduli matahari baru merayap…
Perwakilan masyarakat adat Kampung Nafri, Kristison Hanuebi, mengatakan, pihaknya telah dua kali mengikuti upaya fasilitasi…
Berkurangnya volume penerbangan baik pesawat cargo dan penumpang dalam satu pekan terakhir berdampak ketahanan stok…
Mahkamah memberikan tenggat waktu paling lama dua tahun untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut sejak…
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya Bambang Budiandoyo, menyatakan terkait dengan kondisi Kabut asap di…
Beban moril dipikul punggawa Persipura pada laga menjamu PSBS Biak di Stadion Sriwedari, Solo, pada…