

Momen tatap muka warga dengan Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo di Kampung Skouw Yambe, Selasa (27/5). (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA – Warga Kampung Skouw Yambe mengadu kepada Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo atas kinerja aparat kampung khususnya soal Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) dalam rangkaian Turkam.
Dalam tatap muka dengan Walikota, masyarakat mengakui Bumkam yang diperuntukkan untuk mereka sepertinya tidak berjalan, bahkan mereka sendiri sama sekali tidak merasakan manfaat dari Bumkam tersebut.
Dalam penjelasan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menegaskan bahwa program Bumkam Kampung Skouw Yambe memang tidak berjalan mulus.
“Dari pantauan Kami Bumkam di sini sakit-sakit, alias tidak berjalan baik maka dari itu kami sarankan untuk dievaluasi,” ujar Makzi saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di Kampung Skouw Yambe, Selasa (27/5).
Sebelum dijalankan kembali, DPMK akan melakukan evaluasi secara detail terhadap Bumkam Skouw Yambe. “Rencananya dalam waktu dekat ada plot anggaran untuk semua Bumkam, tapi khusus Skouw Yambe kita evaluasi dulu penggunaan anggaran sebelumnya,” tuturnya.
Terkait hal ini, Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menegaskan jika Bumkam Skouw Yambe tidak lagi bermanfaat untuk masyarakat, maka alangkah baiknya digabungkan dengan Koperasi Merah Putih yang baru.
“Kalau sakit-sakit terus kita gabungkan saja dengan Koperasi Merah Putih, biar anggaran yang kita turunkan itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Abisai.
“Karena kalau sakit-sakit terus, kapan baru bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk itu kita cari solusi yang lebih menjanjikan saja,” lanjutnya.
Menurut Abisai, memang kurang efektif juga jika dalam satu kampung ada banyak koperasi.
“Jangkauan warga kampung inikan terbatas, beda dengan warga di kota yang dominan sudah padat, untuk itu kita harus dirikan satu Koperasi saja, biar lebih fokus dan terarah,” tuturnya.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…