

Momen tatap muka warga dengan Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo di Kampung Skouw Yambe, Selasa (27/5). (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA – Warga Kampung Skouw Yambe mengadu kepada Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo atas kinerja aparat kampung khususnya soal Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) dalam rangkaian Turkam.
Dalam tatap muka dengan Walikota, masyarakat mengakui Bumkam yang diperuntukkan untuk mereka sepertinya tidak berjalan, bahkan mereka sendiri sama sekali tidak merasakan manfaat dari Bumkam tersebut.
Dalam penjelasan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menegaskan bahwa program Bumkam Kampung Skouw Yambe memang tidak berjalan mulus.
“Dari pantauan Kami Bumkam di sini sakit-sakit, alias tidak berjalan baik maka dari itu kami sarankan untuk dievaluasi,” ujar Makzi saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di Kampung Skouw Yambe, Selasa (27/5).
Sebelum dijalankan kembali, DPMK akan melakukan evaluasi secara detail terhadap Bumkam Skouw Yambe. “Rencananya dalam waktu dekat ada plot anggaran untuk semua Bumkam, tapi khusus Skouw Yambe kita evaluasi dulu penggunaan anggaran sebelumnya,” tuturnya.
Terkait hal ini, Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menegaskan jika Bumkam Skouw Yambe tidak lagi bermanfaat untuk masyarakat, maka alangkah baiknya digabungkan dengan Koperasi Merah Putih yang baru.
“Kalau sakit-sakit terus kita gabungkan saja dengan Koperasi Merah Putih, biar anggaran yang kita turunkan itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Abisai.
“Karena kalau sakit-sakit terus, kapan baru bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk itu kita cari solusi yang lebih menjanjikan saja,” lanjutnya.
Menurut Abisai, memang kurang efektif juga jika dalam satu kampung ada banyak koperasi.
“Jangkauan warga kampung inikan terbatas, beda dengan warga di kota yang dominan sudah padat, untuk itu kita harus dirikan satu Koperasi saja, biar lebih fokus dan terarah,” tuturnya.
Page: 1 2
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…
Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan…