Categories: METROPOLIS

76 Usulan Jadi Prioritas dari Sumber Dana Otsus

JAYAPURA– Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKDP) serta  Musrenbang Otsus  Provinsi Papua Tahun 2025, di Hotel Horizon Ultima Entrop Kota Jayapura, ditutup secara resmi oleh Penjabat (Pj) Seketaris daerah (Sekda) Papua, Derek Hegemur, Jumat (26/4).

Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo melaporkan bahwa kegiatan ini telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangi oleh Bappeda Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi serta OPD Provinsi Papua dan Mengetahui Gubernur Papua, Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

  Menurutnya, kegiatan Prioritas Tahun 2025 yang menjadi kewenangan Provinsi bersumber dari dana otonomi khusus sebanyak 76 usulan bidang Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, dan Dana tambahan Infrastruktur yang dilengkapi dengan program, kegiatan dan sub kegiatan, target dan lokasi.

    Kesepakatan-kesepakatan tersebut diantaranya sebagai berikut. Pertama, hasil kesepakatan Musrenbang RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025-2045 , kedua, Hasil kesepakatan pembahasan teknis oleh Bapperida Provinsi Papua, OPD Provinsi Papua dan Bappeda Kabupaten/Kota.

  Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan program kegiatan prioritas pada pembahasan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua.

  Seperti diketahui sebelumnya Kepala bidang sosial dan kebudayaan Provinsi Papua, Jimmy A. Y. Thesia menyampaikan ini merupakan program strategis Provinsi yang usulan dari kabupaten/kota.

   “Jadi ini merupakan program strategis Provinsi yang dilaksanakan di kabupaten/kota berdasarkan usulan dari usulan dari kabupaten/kota,” kata Jimmy  kepada wartawan, Kamis (25/4). (cr-278/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

1 hour ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

2 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

4 hours ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

5 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

6 hours ago

BPKAD dan Bapperida Harus Evaluasi Ketat Serapan APBD 2026

Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan…

7 hours ago