Ia juga menyoroti kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP). Menurutnya, afirmasi merupakan kebijakan penting untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan memperbaiki ketimpangan sumber daya manusia di Papua, tetapi pelaksanaannya harus transparan dan akuntabel.
“Afirmasi harus kita jaga. Afirmasi merupakan instrumen keadilan dan keberpihakan negara kepada masyarakat Papua. Tetapi afirmasi tidak boleh menjadi komoditas. Afirmasi bukan ruang untuk nepotisme, manipulasi atau transaksi. Karena itu, mekanisme afirmasi harus transparan, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Menanggapi insiden tersebut, Ketua Komisi D DPR Kota Jayapura, Deli Lusyana Watak, menegaskan bahwa…
Dalam acara pelantikan turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua DPRD, MRP, TNI-POLRI para…
Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut (Polsek KPL) Jayapura mengamankan seorang pria berinisial KB (19) yang…
Denny mengatakan, potensi rumput laut di Sarawandori sangat besar karena memiliki varietas yang mampu tumbuh…
Sejumlah pencaker saat hadir di Job Fair Jayapura hari kedua di PTC Entrop, Kamis (27/8).…
Rumah tersebut dibangun oleh Yayasan Shiddiqiyah melalui Tarekat Shiddiqiyah dan diserahkan kepada Chresensia Yolmen, Orang…