

dr Aaron Rumainum (FOTO:Elfira/Cepos)
Masyarakat Diminta Lakukan Vaksinasi
JAYAPURA-Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat di Papua diminta menyiapkan diri untuk menghadapi ancaman bioterorisme yang kini mulai menjadi tren baru di kalangan ekstremis dan bisa saja menyebar di Papua kapan saja.
Hal ini dikatakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr Aaron Rumainum. Menurutnya, awalnya ancaman teroristem berupa serangan penembakan hingga pengeboman, memang menjadi ancaman hampir di semua negara di dunia. Namun, bioterorisme kini dinilai mulai mencuat menjadi metode serangan baru.
“Bioterorisme merupakan serangan terorisme yang memanfaatkan bakteri, virus, hingga wabah penyakit. Sasarannya bisa jadi manusia, hewan, atau tumbuhan,” katanya di ruang kerjanya, Jumat, (28/8).
Untuk itu,ia menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Kota agar dapat memprioritaskan penggunaan vaksin mencegah adanya virus yang bisa saja membahayakan manusia seperti covid-19 ini.
“Jadi penggunaan vaksin ini akan terus bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya soal mengatasi konflik tetapi yang lebih berbahaya yaitu bio terorisme, sehingga perlu ada vaksinasi agar masyarakat Papua bisa terbebas dari virus atau jenis serangan biologi lainnya,” katanya.
Ia mengatakan soal bio terorisme rancangannya sangat nyata kedepannya, sehingga siapapun harus bertanggung jawab untuk melindungi dirinya sendiri dengan melakukan vaksinasi. Untuk itu pihaknya sangat mengharapkan sekali agar adanya pemakaian vaksinasi tidak hanya sekali tetapi tiga kali dengan gratis yang sudah disediakan pemerintah.
“Mari kita melakukan vaksinasi, karena vaksin sejak awal waktu kita balita kita telah menerima vaksin, sehingga itu melindungi kita sampai dengan saat ini. Jika hari ini kita vaksin, tentu hal itu akan melindungi kita, apalagi menghadapi bio terorisme yang makin nyata di kehidupan manusia saat ini,” katanya. (oel/tri)
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…